PDIP DKI Rapatkan Barisan Menangkan Jokowi-JK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) DKI Jakarta, Boy Bernadi Sadikin mengajak segenap kader PDIP Ibu Kota, merebut suara terbanyak memenangkan pemilu presiden seperti pada saat pemilu Legislatif 2014.

Meski tak menjelaskan rinci angka yang ditargetkan, Boy menginginkan agar pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang di ibu kota.
"Target suara ya yang penting menang, dengan dukungan dari rakyat Indonesia dan partai pendukung," kata Boy dalam acara Konsolidasi Pemenangan PDI Perjuangan DPD DKI di Gedung Raja Mulia, Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (25/5/2014).
Sementara itu Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, mengatakan khusus di DKI Jakarta dirinya optimis pasangan Jokowi-JK meraih suara 65 persen.
"Kita harus solid, pengurus, kader, caleg dan simpatisan partai harus disiplin, dan loyal memenangkan JKW-JK, mesin partai harus all out di Pilpres. Kita sudah dua kali meraih kemenangan, yakni di Pilkada DKI 2012 dan Pileg 2014 lalu, kini saatnya DPD PDIP DKI menorehkan sejarah kemenangan ketiga kalinya di Jakarta dengan memenangkan JKW-JK di Pilpres," kata Djarot di tempat yang sama.
Seperti diketahui, rapat koordinasi ini diikuti seluruh jajaran pengurus DPD, DPC, PAC hingga pengurus anak ranting se-DKI Jakarta. Sekitar 1.000 kader partai berlambang banteng moncong putih ini berkumpul di aula utama.

Baca Juga:
Cak Imin Tegaskan Tidak Pernah Sia-siakan Rhoma dan Mahfud
Tujuh Persoalan Utama Bangsa Mengadang Presiden Mendatang

Baca Selengkapnya...

Bagaimana Jokowi Disebut Herbertus, Sementara Dia Sudah Naik Haji?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang menimpa Jokowi dianggap angin lalu oleh relawan Jokowi.

Pendeta Diben Elabi, Ketua Relawan Papua for Jokowi President (BARA JP) mengatakan bahwa isu tersebut bisa memecah-belah persatuan dan  menyesatkan.

"Bagaimana Jokowi disebut Herbertus? Jokowi sudah naik haji, mereka sekeluarga adalah Islam," kata Pendeta Diben Elabi, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Diben Elabi mengatakan bahwa serangan terhadap isu SARA sangat pengecut dan perusak bangsa. Bahkan ia mengatakan bahwa isu tersebut sengaja dikeluarkan untuk mengalihkan isu agama dari calon lainnya.

"Kami relawan Jokowi tidak pernah mengutarakan  isu SARA. Setahu saya malah calon lainnya yang ibu dan adiknya beragama non muslim." katanya.

Seperti diketahui Isu SARA menimpa Jokowi. Hal ini terkait beredarnya photo meninggalnya Jokowi dengan nama baptis Hebertus. Dalam photo tersebut Jokowi juga ditulis memiliki nama Tionghoa.

https://id.berita.yahoo.com/kata-sang-pendeta-bagaimana-jokowi-disebut-herbertus-sementara-032254896.html

Baca Selengkapnya...

Ironi Iklan Antikorupsi Partai Demokrat

Liputan6.com, Jakarta: Penetapan Angelina Sondakh menjadi tersangka kasus korupsi wisma atlet di Palembang, Sumatra Selatan, menjadi sebuah ironi. Sebab, dalam Pemilu 2009 silam, politisi yang akrab disapa Angie ini menjadi salah satu bintang iklan antikorupsi Partai Demokrat. Dalam iklan itu, janda almarhum Adjie Massaid ini dengan lantang mengatakan tidak pada korupsi. 

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Angie naik drastis. Dari 2003 sebelum menjadi anggota DPR sekitar Rp 600 juta, pada 2010 naik menjadi Rp 6 miliar lebih. Artinya, saat menjadi anggota DPR kekayaan Angie naik 10 kali lipat.

Belum lagi harta kekayaan lainnya, seperti tanah, sejumlah mobil mewah, batu mulia, barang antik, dan surat berharga yang melonjak tajam saat ia duduk menjadi anggota Dewan yang terhormat. Walau begitu, banyak masyarakat yang tak percaya Angie menjadi tersangka korupsi.

Dalam beberapa kesempatan, Angie pun mengeluarkan bantahan terhadap kasus korupsi yang dituduhkan padanya. Kita berharap pengadilan akan membuktikan iklan katakan tidak pada korupsi menjadi benar-benar nyata, bukan sekadar pencitraan semu semata.(BOG)

Baca Selengkapnya...

Prediksi Sosok untuk Wagubsu pada Pilgubsu 2013

RE Nainggolan Paling Pas
MEDAN-Sudah cukup banyak nama yang diprediksi menjadi orang satu di Sumatera Utara pada Pilgubsu 2013. Namun, siapakah yang pas untuk orang nomor dua alias wakil gubernur? Suara yang berkembang di masyarakat mengarah ke satu nama: RE Nainggolan.
Setidaknya hal ini diungkapkan Pengamat politik, Drs Nuzirwan Lubis MSP. Menurutnya, sosok RE Nainggolan sudah sangat dikenal di kalangan Birokrat karena mengawali karir dari jajaran terendah hingga tingkat tertinggi di Sumut. Bahkan dari sisi kemampuan mampu mentralisir suhu kekuatan. Hal ini terbukti saat masa kepemimpinan Rudolf M Pardede diterpa isu besar, begitu juga hingga ke periode berikutnya pasangan Syampurno. “Hanya saja untuk maju Sumut satu agak susah, namun bila Sumut dua bisa jadi banyak partai yang akan mengusung RE Nainggolan,” ucapnya, Kamis (26/1). “Bahkan, siapapun yang dipasangkan dengan RE Nainggolan, bisa menonjol dan mendulang suara besar,” tambahnya.
Hanya saja, dia memaparkan, kondisi yang sama bisa menurunkan sedikit posisi perolehan suara jika ada saingan pasangan calon dari latar belakang etnis dan agama yang sama. Meski begitu, bila dibandingkan RE Nainggolan dengan Parlindungan Purba, justru jumlah suaranya jauh lebih banyak RE Nainggolan. “RE Nainggolan memiliki nilai jual sangat tinggi, dibandingkan dengan Parlindungan Purba,” ujarnya.
Bupati Nias Selatan Mau Jadi Gubernur
Terlepas dari itu, ada kabar menarik soal jelang Pilgubsu. Masih setahun lagi penyelenggaraanya, ternyata sudah ada sosok yang berani buka-bukaan untuk ikut maju. Ya, sosok Bupati Nias Selatan (Nisel), Idealisman Dachi menjadi satu-satunya tokoh yang berani secara terang-terangan, menyatakan dirinya akan maju pada Pilgubsu 2013 mendatang.”Iya, saya akan maju pada Pilgubsu nanti,” akunya, kemarin.
Menurutnya, keinginanya maju berdasarkan hitung-hitungan matematis dari jumlah etnis Nias baik di Pulau Nias maupun yang tersebar di berbagai daerah di Sumut. “Hitung-hitungannya, suku Nias ada di berbagai daerah selain di Nias sendiri relatif memiliki kontribusi,” jelasnya.
Idealisman Dachi menegaskan, sejauh ini seusai dirinya memastikan akan maju pada Pilgubsu 2013 mendatang, kemudian akan melanjutkan pada proses lobi-lobi ke partai-partai politik. Lobi-lobi yang dilakukan secara menyeluruh, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan perahu partai-partai kecil, terlebih untuk partai-partai besar. “Bukan masalah utama, partai apa nantinya. Sebisanya, maju melalui kendaraan partai. Lobi-lobi terus dilakukan. Politik ini kan terus berubah-ubah. Nanti di akhir-akhir baru akan diketahui. Kalau seandainya nanti tidak ada kesepakatan dengan partai politik kita akan maju dari calon perseorangan,” tegasnya.
Pernyataan ini langsung direspon Nuzirwan Lubis. Menurutnya, apa yang diungkapkan Dachi tak lebih sekadar mencari perhatian. Pasalnya, ajang Pilgubsu bukan kegiatan yang mengada-ngada. Menurut dia, apapun yang dilakukannya saat ini oleh sejumlah tokoh menjadi perhatian masyarakat, terlebih-lebih menjadi masuk di media massa cetak.
“Jadi jangan mengada-ngada untuk maju, bila ada keinginan lebih baik lihat dulu tingkat populeritasnya karena ajang Pilgubsu bukan ajang yang mengada-ngada,” tegasnya.
Dia mengaku mendengar Idealisman Dachi akan maju sebagai calon Gubsu periode mendatang. Baginya, hal tersebut merupakan tindakan yang ngawur. “Untuk mendulang suara di Pulau Nias saja belum secara keseluruhan, konon lagi untuk mendapatkan suara di Pantai Timur atau Pantai Barat secara keseluruhan,” sebutnya.
Nuzirwan menambahkan, sosok Idealisman Dachi masih kalah bila dibandingkan dengan popularitas mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha. Sehingga mustahil bila Idealisman maju sebagai Cagubsu. “Jadi ada hal yang sia-sia nantinya,” sebutnya.
Sementara itu, Turunan B Gulo, salah seorang Komisioner KPU Sumut menjelaskan kalau pihaknya sudah menetapkan tahapan-tahapan Pilgubsu 2013 mendatang. Dan, hal itu telah diserahkan ke Plt Gubsu, pimpinan dewan serta pimpinan partai politik, kemarin.
Itu dilakukan, agar semua pihak yang terlibat tersebut, segera mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada prosesi menjelang agar sudah selesai pada waktunya.
Diuraikannya, beberapa tahapan Pilgubsu 2013 mendatang antara lain, menetapkan pada tanggal 7 Maret 2013 untuk pemilihan putaran pertama dan tanggal 1 Mei 2013 untuk pemilihan putaran kedua (lainnya lihat grafis). “Kenapa dipersiapkan pemilihan untuk dua putaran. Karena KPU mengantisipasi calon yang akan maju pada Pilgubsu 2013 ini, lebih banyak dari 2008 lalu yang berjumlah lima pasangan. Selain itu, antisipasi bila terjadinya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hitungannya, bila gugatan ke MK untuk satu gugatan itu memakan waktu 21 hari. Jika terjadi dua gugatan, maka membutuhkan waktu selama 42 hari. Kemudian, untuk Pilgubsu 2013 ini berbeda dengan Pilgubsu yang lalu, dimana untuk penetapan jumlah suara bagi pasangan yang menang sebesar 30 persen suara. Kalau tahun 2008 lalu, hanya 25 persen suara,” paparnya. (ari/ril)

Baca Selengkapnya...

Yudi Latief: Marzuki Alie Tidak Bisa Cuci Tangan

Laporan Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Yudi Latief menyatakan Ketua DPR, Marzuki Alie yang juga selaku Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), harus ikut bertanggung jawab atas skandal renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya Rp 20,3 miliar.

 

Menurut Yudi, seorang pemimpin tidak bisa serta merta lepas tanggung jawab kepada Sekjen, Nining Indra Saleh, atau orang kesekjenan, dengan dalih tidak tahu atau tidak dilaporkan. Sebab, hal itu adalah bagian tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. "Dia tidak bisa cuci tangan. Seorang jenderal tidak bisa cuci tangan akalu ada anak buahnya melakukan kesalahan. Seorang jenderal harus tanggung jawab," kata Yudi di Jakarta, Sabtu (21/1/2012).

Menurut Yudi, langkah Marzuki menggandeng Sekjen DPR melaporkan sejumlah proyek kesekjenan bermasalah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/1/2012) kemarin, menunjukkan bahwa ada "deal-deal tertentu dengan pihak Banggar soal proyek yang tengah disoroti publik itu.

Baca Selengkapnya...

DPR: Bubarkan Wakil Menteri!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Posisi wakil menteri yang dipermasalahkan beberapa pihak murni menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara, Agun Gunandjar Sudarsa, menyarankan pemerintah agar secepat mungkin memberhentikan 20 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Harus dibubarkan wakil menteri ini, nanti diangkat lagi yang baru!" cetus Agun di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/1).
Menurutnya, semangat pembuatan RUU Kementerian Negara pada awalnya dimaksudkan untuk mengakomodasi wakil menteri yang berasal dari pejabat karier. Sehingga pengangkatan wakil menteri harus dipertanggungjawabkan ke publik berdasarkan job analysis dan diangkat dari kementrian itu sendiri.
Belum lagi, imbuh Agun, di beberapa kementerian terdapat posisi 10 dirjen yang idealnya pengalokasian tugas hanya untuk delapan dirjen. Dampaknya beban tugas di kementerian terdistribusi habis, dan jabatan wakil menteri tidak diperlukan lagi.

Padahal, lanjut Agun, awalnya pihaknya menyarankan agar posisi kabinet diisi 24 menteri, bukan 34 menteri. Dengan begitu, beban kerja menteri cukup banyak dan perlu dilantik wakil menteri untuk pos tertentu yang diangkat dari eselon I kementerian bersangkutan.
"Kalau sekarang wakil menteri tidak perlu sebab beban tugasnya tidak banyak," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Baca Selengkapnya...

JK: Masyarakat Kehilangan Kepemimpinan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono dituding membiarkan masalah-masalah bangsa. Hal itu dapat dillihat dari tidak ditindaknya orang-orang yang melanggar hukum. Salah satunya adalah kasus bentrokan di Tanjung Priuk yang menyebabkan korban jiwa beberapa orang.

Demikian disampaikan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK dalam Silaturahim Tokoh Bangsa di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kamis (19/1). Terkait pembiaran kasus tersebut, lanjut dia, maka berdampak pada kepatuhan sosial yang tak lagi ditaati rakyat, yang membuat penegakan hukum tidak jalan.

"Kita kehilangan keteladanan dan timbul ketidakpatuhan masyarakat akibat persoalan kepemimpinan," kata JK yang juga mantan ketua umum Partai Golkar ini.
Hadir dalam acara itu Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tanjung, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan belasan tokoh lintas agama.
Menurut JK, negara autopilot tidak selalu buruk meski berjalan sendiri, sebab kadangkala rakyatnya tidak perlu dipimpin. Meski begitu, harapan rakyat kalau tidak dipenuhi pemimpin bisa menimbulkan kemarahan. "Kita bersyukur negara seperti ini, namun lebih baik kalau negara ini lebih baik," pungkasnya.

Baca Selengkapnya...

Mobil Mewah Eks Singapura Untuk DPRA Tiba

Banda Aceh (ANTARA) - Sebanyak 37 unit mobil mewah eks Singapura yang diminta izin impornya oleh DPR Aceh melalui Kementrian Perdagangan sudah tiba di pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Provinsi Aceh di Banda Aceh, Senin menyatakan, mobil mewah jenis SUV 4x4 3.000 CC yang tiba pada Minggu (1/1) itu hanya 37 unit dari 48 unit izin kuota yang diberikan Direktorat Jendral Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT).

Menurutnya, importir mobil tersebut dalam hal ini PT Keuneukai Lestari Sabang telah menyampaikan kepadanya mengenai kedatangan unit mobil mewah bekas tersebut, namun tidak tahu alasan mengapa hanya 37 unit saja yang didatangkan, sementara kuota yang diberikan 48 unit.
"Silahkan anda tanyakan langsung ke importir atau ke DPRA mengapa hanya 37 unit yang tiba di Aceh, kan jatah kuotanya 48 unit," sebutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa DPRA telah memohon izin impor kenderaan bermotor bukan baru diatas 3.000 CC kepada Kementerian Perdagangan. Adapun pertimbangan teknis dari permohonan tersebut mengingat kenderaan bermotor tersebut diatas sangat dibutuhkan anggota DPRA dan DPRK.

Untuk menindaklanjuti permohohan tersebut, Ketua DPRA telah menunjuk PT Keunakai Lestari Sabang sebagai importir tunggal, dengan surat penunjukan nomor 513/2685 tanggal 28 Oktober 2010.
Namun dari 500 unit yang dimohonkan, Kementrian Perdagangan hanya mengabulkan 48 unit. Namun sejak mendapatkan izin pertama yakni tanggal 19 Januari 2011 hingga tanggal 30 Juni 2011 pihak PT Keuneukai Lestari belum mampu melakukan impor atas 48 unit kenderaan tersebut.

Dikarenakan masa izin impornya sudah habis, lalu DPRA mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin dengan nomor surat 513/1386 tanggal 30 Mei 2011. Dan atas permohonan perpanjangan izin ini, Kementrian Perdagangan telah menerbitkan izin baru dengan dengan surat bernomor 895/M-DAG/SD/6/2011 yang menyetujui perpanjangan izin impor yakni tanggal 30 Juni 2011-31 Desember 2011.

Baca Selengkapnya...

Pengacara: Gubernur Aceh harus dicopot

HENDRO KOTO Koresponden Aceh - WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dinilai cacat hukum dan melanggar aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ada indikasi lelanggaran itu dilakukan oleh Gubernur Aceh terhadap penerbitan izin, maka Irwandi harus dicopot.

Hal ini disampaikan oleh Kamaruddin, pengacara Tim Kordinasi Peduli Rawa Tripa kepada Waspada Online tadi malam. “Rawa Tripa adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan izin yang diterbitkan oleh gubernur kepada PT Kalista Alam masuk dalam kawasan yang dilindungi tersebut. Itu jelas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan lainnya yang berlaku dalam di Republik ini,” tandasnya.

Menurutnya, KSN seperti KEL merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, sosial, budaya dan/atau lingkungan dan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Dijelaskannya, surat izin Gubernur Aceh No 525/BP2T/5322/2011 tentang IUP-B kelapa sawit yang diberikan kepada PT Kalista Alam yang masuk kedalam kawasan hutan rawa gambut tripa, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan tindak pidana tata ruang dan kejahatan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam pasa 73 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Kami mensinyalir ada beberapa instansi dan pejabat publik yang patut diduga ikut serta dalam menyetujui serta memberikan rekomendasi dikeluarkannya surat izin gubernur tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain Gubernur Aceh, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, Kepala Dinas Perkebunan Aceh dan Kawil BPN Aceh adalah pihak-pihak yang seharusnya juga bertanggungjawab atas keluarnya surat izin tersebut. “Mereka juga harus diperiksa, karena ada unsur bahwa mereka juga terindikasi sehingga gubernur menerbitkan surat izini untuk PT Kalista Alam,” tandasnya.
(dat03/antara) 

Baca Selengkapnya...

Hanura targetkan 16 kursi DPRD Sumut

WASPADA ONLINE

(antarasumut.com)
MEDAN - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Utara menargetkan peraihan 16 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi pada pemilu pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014.
    
"Sekarang masih lima kursi, nanti 11 kursi plus lima," kata Ketua Hanura Sumut, Zulkifli Effendi Siregar, hari ini. Zulkifli mengatakan, selain DPRD Sumut, pihaknya juga menargetkan lima kursi DPR RI (tiga plus dua) dan 100 kursi di kabupaten dan kota.
"Saat ini, kursi DPR RI dari Sumut baru dua, dan DPRD kabupaten kota hanya 58 kursi," katanya.
Pihaknya merasa optimistis dengan target tersebut karena Sumut merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara Partai Hanura.
    
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan empat kegiatan utama yakni menyolidkan struktur kepengurusan, pemetaan dan penggalangan kekuatan, serta pembasisan kader.
Empat kegiatan utama tersebut akan dimantapkan melalui peranan Bappilu yang terdiri dari kader-kader yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam memajukan partai.
    
"Kalau dalam pasukan, Bappilu itu seperti pasukan khusus yang dipilih dari orang-orang khusus dan memiliki kemampuan khusus," katanya.
Pihaknya mengharapkan Bappilu Hanura Sumut dapat mempercepat kinerjanya, termasuk membentuk kepengurusan ke daerah, bahkan hingga ke tingkat kecamatan.
    
"Dalam tiga bulan ke depan, harus sudah membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan," katanya.
Namun, kata dia, pembentukan Bappilu tersebut hanyalah langkah awal Hanura Sumut dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk mampu bersaing dengan partai politik lain.
(dat06/antara)

Baca Selengkapnya...

Parsaoran Siburian Bupati Serdang Bedagai 2025

Inilah salah satu contoh yang harus kita tiru. Memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Walaupun belum tentu cita-cita itu terkabul. Kita hanya dapat bekerja keras untuk mencapainya...  

Membangun Indonesia Sejahtera - The Key of Success - 

- Bersekolah SD, SMP di Kecamatan Sei. Rampah 

- Bersekolah SMA di Kodya T. Tinggi Deli 

- Menuntut Ilmu di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Jurusan Teknik Lingkungan 

- Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

- Memperoleh Penghargaan Sertifikat Ijazah SD, SMP, SMU, dan S1 

- Akan Memperoleh Penghargaan dukungan 300.000 suara dari masyarakat Serdang Bedagai 

- Memperoleh Penghargaan dari Diri Sendiri atas Kepercayaan Diri yang Tinggi untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai 

The Man Behind The Man! Motivator - Enterpreunership - Leadership - Financial Planner - Marketing Strategic - And More! - Pendidikan - Bisnis - Investasi & Asuransi - Work Smart 

Informasi Pribadi Part I: Parsaoran Siburian merupakan salah satu putra terbaik yang turut serta membangun bangsa ini. Berpikir Besar, Berbuat Kecil, dan Bertindak Sekarang! Bangsa ini akan maju apabila seluruh masyarakat dan bangsa senantiasa berusaha terus menerus dan pantang menyerah! "Jika Anda Bertahan maka Anda akan Selamat, Jika Anda Berjuang maka Anda akan menjadi Pemenang" (by: don siburiano). Mari berjuang agar seluruh masyarakat menjadi pemenang didalam dirinya sendiri, masyarakat, dan bangsa!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Baca Selengkapnya...

Ruhut Terharu Dengar SBY Baca Surat Balasannya untuk Nazaruddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SBY membacakan langsung isi surat yang dibuatnya sendiri di depan para petinggi Partai Demokrat dalam acara buka puasa bersama kader dan fungsionaris Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/8/2011). Surat SBY itu merupakan balasan untuk Mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin yang sebelumnya mengirim surat ke Presiden. 

"Bapak tadi mengatakan sudah menjawab surat Nazar tersebut. Surat untuk Nazaruddin itu beliau (SBY) bacakan dari awal sampai akhir. Menjawab apa yang semua disampaikan Nazaruddin," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul usai acara buka puasa bersama SBY yang berlangsung tertutup untuk wartawan itu. Menurut Ruhut semua kader Partai Demokrat mendukung isi surat itu. Sebab bagaimanapun surat semacam itu merupakan balasan atas surat yang ditujukan ke SBY sebelumnya. Sebelumnya Nazaruddin dalam suratnya ke SBY meminta agar tidak mengganggu anak dan istrinya dan dia rela dikorbankan dan akan tutup mulut. 

"Tanggal 20 (Agustus 2011) malam, kemarin, beliau menulis surat itu dan tadi dibacakan. Kami sangat terharu mendengarnya dimana isinya itu intinya (SBY) seperti dilahirkan kembali untuk menjadi seorang Presiden," kata Ruhut. Menurut Ruhut, surat itu perlu sehingga Nazaruddin tidak terus menerus membuat gonjang-ganjing kasus yang sedang diselidiki di KPK itu. "Padahal kasusnya di KPK, untuk diproses hukum. Nazaruddin silakan buka-bukaan. Kalau ada kader Partai Demokrat terlibat yah KPK usut saja. Siapapun yang terkait korupsi kita tidak tebang pilih dan kita tidak melindungi," ujar Ruhut.

Baca Selengkapnya...

Golkar Dukung yang Berani Tuntaskan Skandal Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, tak menyebut siapa yang bakal didukung fraksinya di DPR untuk menjadi pimpinan KPK. Namun, Ical memberikan klasifikasi, yang akan didukung adalah figur jujur yang berani menuntaskan skandal kasusbailout Bank Century. "Pada prinsipnya, Golkar tak membatasi siapa. 

Kita serahkan sepenuhnua kepada fraksi di DPR siapa yang dianggap layak menjadi pimpinan KPK," kata Ical saat ditemui di Re-Launching buku Bpk Aburizal Bakrie, "Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme,Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi" di Jalan Antasari, Kamis (18/08/2011). Ical berharap, DPR dapat memilih empat nama dari delapan nama yang akan diajukan setelah pansel menyerahkannya ke DPR. 

Ia menegaskan, kasus skandal bailout Bank Century, menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan KPK ke depan. "Golkar berharap, kasus Century ini dapat dituntaskan. Kasus ini harus ada kepastian hukum, berani katakan salah kalau memang salah. Untuk itu, perlu seorang pimpinan KPK yang jujur dan berani menuntaskan kasus ini," Ical menandaskan.

Baca Selengkapnya...

Mega Kritik SBY: Bilang Indonesia Negara tanpa Tujuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai negara Indonesia yang tidak memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga seperti negara tanpa tujuan. "Arah pembangunan negara Indonesia hanya disasarkan oleh visi tahunan pemimpinnya," kata Megawati usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia di halaman kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu. 

Upacara tersebut dihadiri para pengurus DPP PDI Perjuangan antara lain Sekjen Tjahjo Kumolo, Ketua-ketua yakni Puan Maharani, Maruarar Sirait, dan Trimedya Panjaitan serta kader PDIP dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Mega, pemerintah terlalu banyak berbicara tapi tanpa memiliki landasan landasan GBHN sehingga arah pembangunan Indonesia tidak jelas. Presiden periode 2000-2004 ini menegaskan, arah pembangunan negara besar seperti Indonesia seharusnya memiliki perencanaan yang jauh ke depan, paling tidak selama 50 tahun.

"Perencanaan tersebut dibagi ke dalam perencanaan jangka pendek, jengka menengah, dan jangka panjang," kata Megawati. Menurut dia, dengan adanya perencanaan yang panjang dan dituangkan melalui ketetapan MPR maka hal itu akan menjadi landasan arah pembangunan Indonesia ke depan. "Pemimpin Indonesia saat ini harus introsepeksi dan koreksi diri terharap arah pembangunan Indonesia, agar bisa terarah," katanya. 

Baca Selengkapnya...

Kejanggalan Pascapenangkapan Nazaruddin versi Komisi III DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah kejanggalan muncul seiring kedatangan buronan KPK, M Nazaruddin ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin melihat beberapa kejanggalan dalam proses pemulangan Nazar dan penyajian barang bukti yang dinilai menyalahi prosedur. "Kami melihat ada kejanggalan dalam proses pemulangan dan penyajian barang bukti. 

Kita akan lihat apakah sesuai hukum acara apa tidak," ujar Azis yang ikut pimpinan DPR menemui M Nasir dan OC Kaligis di Gedung DPR RI, Senin (15/9). Nasir dan OC Kaligis mencari dukungan pimpinan DPR agar dapat menemui Nazaruddin di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Azis setuju dengan kejanggalan penyajian barang bukti yang dilakukan KPK, Sabtu lalu, seperti yang diutarakan OC Kaligis. Kepada Ketua DPR Marzuki Alie dan dua wakilnya, Pramono Anung dan Anis Matta, OC Kaligis mempertanyakan gelar isi tas hitam Nazar yang tidak disertai izin pengadilan serta saksi mata. "Kami akan melakukan pengawasan, penyelidikan soal ini, terutama soal kesehatan Nazar," imbuh Azis. 

Demi keselamatan Nazar, Komisi III juga meminta LPSK untuk proaktif melakukan perlindungan terhadap mantan kader Partai Demokrat itu. Fahri Hamzah dari Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa keselamatan Nazar harus menjadi prioritas LPSK. "Dia harus membuka rekayasa apa yang sedang dilaksanakan," katanya menegaskan. Tetapi Fahri meragukan kemampuan LPSK karena sebelumnya dianggap gagal dalam melindungi mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. 

Baca Selengkapnya...

Hanura Desak SBY Buka Kran Pemekaran Wilayah

REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK - Partai Hanura meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian pemekaran wilayah Demikian kata Koordinator Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, HL Sunardi Ayub, di Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad (14/8). 

Ia mengaku sudah bertemu dengan Presiden untuk meminta agar pemekaran wilayah kembali dibuka oleh pemerintah pusat. "Setelah melakukan pembicaraan intensif, Presiden kembali membuka kran pemekaran wilayah," kata Sunardi Ayub yang juga Ketua Badan Legislasi DPR RI. Ia menambahkan Presiden mengatakan anggaran pemekaran tersebut membutuhkan APBN yang sangat besar. Presiden SBY, kata Sunardi, menyetujui pembukaan pemekaran wilayah. 

Langkah itu dimulai tahap pertama dari pemekaran provinsi yang berada di perbatasan. Sementara, tahap kedua akan dilanjutkan dengan pemekaran kabupaten/kota. Salah satunya pemekaran Kabupaten Lombok Timur dengan membentuk Kabupaten Lombok Selatan. Sunardi yang juga Ketua Fraksi Hanura DPR itu menambahkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan tidak terkesan dipaksakan. Tetapi, ia belum tahu pasti kapan pembentukan kabupaten baru itu. "Yang jelas September 2011 ini untuk pemekaran wilayah provinsi sudah mulai dibahas sedangkan yang lainnya akan menyusul," katanya. 

Baca Selengkapnya...

Patriot Demokrat Laporkan Pimpinan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memroses hukum nama-nama di internal KPK yang disebut oleh M Nazaruddin. Karenanya, lebih baik nama-nama di internal KPK yang disebut oleh Nazaruddin tidak usah diperiksa Komite Etik. Ketua Ormas Patriot Demokrat, Andar Situmorang, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada dasar pembentukan Komite Etik. "Di undang-undangnya tidak ada," ujar Andar usai melaporkan tiga pimpinan KPK yaitu M Jasin, Chandra Hamzah dan Haryono umar ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, Jumat (5/8) petang. 

Selain Jasin, Chandra dan Haryono, nama dari internal KPK yang dilaporkan Andar adalah Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, juru bicarta KPK Johan Budi, Sekjen KPK Bambang Sapto Pratomosunu, serta penyidik KPK Romy Samtana. Sedangkan dasar laporan Andar adalah pemberitaan media tentang nama-nama di KPK yang disebut oleh Nazaruddin itu. Di antaranya, terkait pertemuan Nazaruddin dengan Chandra Hamzah ataupun Ade Rahardja. Menurut Andar, pertemuan pimpinan dan pegawai internal KPK dengan Nazaruddin itu sudah melanggar UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun," kata Andar mengutip pasal 36 UU KPK. Selain itu, pertemuan dengan pihak yang berperkara juga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Karena arahnya mencegah penyidikan kasus korupsi," ujar Andar yang saat melapor di KPK diterima Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua. 

Andar yang juag menambahkan, tindakan pimpinan maupun internal KPK yang berhubungan dengan NAzaruddin itu jelas telah menimbukkan dampak kerugian moril maupun materiil. Misalnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin luntur. "Dan ini akan membuat pelaku korupsi semakin merajalela," ucapnya.(ara/jpnn) 

Hendak Panggil Anas, Komite Etik KPK Diapresiasi Anak Buah Mega 

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menyambut positif langkah Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memanggil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, terkait tudingan mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin. Menurutnya, pemanggilan Anas oleh Komite Etik KPK itu akan membuktikan benar ataupun tidaknya tudingan Nazaruddin. 

"Bagus itu. Memang nama-nama yang disebut oleh Nazaruddin itu sepatutnya dipanggil komite etik," kata Trimedya, di Jakarta, Jumat (5/8). Trimedya menambahkan, rencana pemanggilan atas Anas tersebut setidaknya menunjukkan keseriusan Komite Etik. "Artinya KPK tidak terpengaruh dan ada keseriusan dari KPK untuk menuntaskan kasus korupsi," kata politisi PDI-P itu. 

Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, pihaknya berencana memanggil Anas Urbaningrum. Pemanggilan petinggi PD itu untuk membuktikan benar atau tidaknya tudingan Nazaruddin terhadap sejumlah petinggi KPK. "Bisa saja. Pokoknya semua yang dianggap Komite Etik perlu dimintai keterangan. Supaya makin banyak infromasi dan putusannya makin kuat," kata Abdullah Hehamahua. Abdullah meyakini orang-orang yang dipanggil Komite Etik akan memenuhi panggilan. "Sudah saya bilang tadi, kalau datang kita periksa, kalau tidak datang kita lihat hubungannya dari yang datang itu." kata Abdullah. Seperti diketahui, Komite Etik dibentuk setelah Nazaruddin menyebutkan kedekatan Wakil Ketua KPK M Jasin dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengungkapkan pertemuan Anas dengan pemimpin KPK, Chandra M Hamzah, dan Direktur Penindakan KPK Ade Raharja pada akhir Juni lalu. Tudingan Nazaruddin terhadap petinggi KPK terkait kasus suap korupsi wisma atlet hanya sampai pada penetapan Nazaruddin sebagai tersangka. 

Imbalannya, Demokrat akan memperjuangkan Chandra dan Ade dalam pemilihan pemimpin KPK periode berikutnya. Akhirnya Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja mengakui ada pertemuan dengan Nazaruddin. Selain itu, Nazaruddin juga menuduh Ade dan juru bicara KPK, Johan Budi bertemu dengannya pada Januari 2010 di salah satu restoran Jepang di Apartemen Casablanca, Jakarta Selatan. Nazaruddin mengaku kembali bertemu dengan Ade, yang didampingi penyidik KPK bernama Roni Samtana, di tempat yang sama pada Juni tahun lalu. Untuk pertemuan ini, Ade Rahardja membenarkan omongan Nazaruddin. (fas/jpnn) 

sumber: 

http://www.jpnn.com/read/2011/08/05/99948/Hendak-Panggil-Anas,-Komite-Etik-KPK-Diapresiasi-Anak-Buah-Mega-  

Baca Selengkapnya...

Ini Dia 10 Orang Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Tahap III

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/8), mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi tahap III atau tes profile assessment (tes penilaian kepribadian). Sebanyak 10 orang nama dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tes selanjutnya. "Dari 17 orang nama yang lolos seleksi tes profile assessment, hanya 10 orang nama yang diterima dan berhak mengikuti proses seleksi tahap akhir, yaitu tes wawancara," kata Ketua Pansel sekaligius Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, saat mengumumkan hasil tes di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. 

Patrialis mengatakan, pada seleksi profile assessment tersebut, Pansel melakukan tabulasi dan penelahaan terhadap pendapat, masukan, dan tanggapan tertulis dari masyarakat terhadap integritas, kapasitas, dan karakter calon. Peserta yang lolos seleksi tahap III akan diumumkan di Harian Republika edisi Jumat (5/8). Adapun nama-nama 10 orang yang dinyatakan lolos tersebut adalah: Abdullah Hehamahua (KPK), Abraham Samad (advokat), Adnan Pandupraja (Kompolnas), Aryanto Sutadi (Purnawirawan Polisi), Bambang Widjojanto (advokat), Egi Sutijati, Handoyo Sudrajat (KPK), Sayid Fadhil (Akademisi), Yunus Husein (PPATK), Zulkarnain. 

Bagi peserta yang lolos seleksi ini berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu wawancara yang akan diselenggarakan pada Senin 15 Agustus 2011 mendatang. Pada seleksi lanjutan itu, Pansel akan memilih delapan orang yang akan diajukan ke DPR. Pansel masih memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan tanggapan berupa pendapat dan masukan tentang 10 orang calon tersebut. Masyarakat bisa mengirimkan pendapat itu kepada Panitia Seleksi dengan alamat Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, Fax (021) 5274887, website: www.panselkpk.com, email: info@panselkpk.com atau pansel_kpk@yahoo.co.id.

Baca Selengkapnya...

PKS dan PDI-P Dukung Hak Menyatakan Pendapat Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera dan PDI-P masih menunggu sikap resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu tidaknya, menuntaskan kasus skandal Bank Century. Bila tak mampu, dua partai ini akan menyelesaikan nya secara politik dengan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Ketua Fraksi PDI-P memberikan argumentasinya. HMP akan dilakukan bila KPK sudah 'menyerah' untuk menuntaskan. 

Hak Politik DPR adalah konstitusional. Data awal kasus Century, lanjut Tjahjo, didasari karena adaanya penyimpangan juga dari temuan BPK yang diproses kemudian didalami oleh DPR "DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang harus bertanggungjawab akan menggunakan hak-hak konstitusionalnya dengan dukungan BPK dan rakyat Indonesia," kata Tjahjo kepada tribun, Rabu (03/08/2011). 

Keputusan politik DPR yang didukung data dari BPK dianggap oleh penegak hukum blm cukup bukti adanya penyimpangan kasus skandal Bank Century, tentu akan ada sikap atau keputusan politik DPR. Salah satunya, dengan menggunakan hak menyatakan pendapat. Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq mengungkapkan, para pendukung opsi C kemungkinan besar akan satu suara, mendukung Hak Menyatakan Pendapat. PKS, dalam posisi mendukung HMP. 

Dalam putusan terkait penuntasan kasus skandal Bailout Bank Century, PKS, PDI-P dan Golkar, adalah partai besar yang mendukung Opsi C, menyerahkan kasus hukum skandal bailout ini ke penegak hukum, termasuk ke KPK. "Oleh karena itu, jika KPK tidak tuntasin Century secara hukum, maka saya prediksi akan ada yang dorong untuk dilakukan hak menyatakan pendapat," tandas Mahfudz.

Baca Selengkapnya...

IPW: Usut Pejabat Polri Perintahkan Anas Diperiksa di Blitar

BUY BOOKS HERE: Beyond Gay: The Politics of Pride

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Blitar menunjukkan Polri makin gampang dipecundangi kekuatan partai politik (parpol). Kasus ini menunjukkan juga bahwa Polri tidak independen dan tidak profesional. "Anas sebagai Ketua Umum parpol penguasa sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan powernya serta memberi sinyal bahwa dia tidak akan tersentuh meski Nazarudin telah membeberkan kasus korupsinya," tulis Koordinator Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam rilis diterima Tribunnews.com, Sabtu (30/7/2011). 

IPW sangat prihatin dengan kondisi Polri seperti ini. Apalagi adanya pernyataan Kabareskrim Polri yang tidak tau menahu soal pemeriksaan Anas di Blitar. "Hal ini makin menunjukkan Polri sudah terbelah dalam polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan kelompok yang anti Partai Demokrat," tambah Neta S Pane. Jika ini dibiarkan, ke depan Polri dalam bahaya polarissasi politik praktis. "Untuk itu kasus Anas harus diusut tuntas, ditelusuri siapa pejabat Polri yang sudah diperalat Anas, untuk kemudian ditindak tegas," tulis Neta. Ditegaskan Neta, kasus ini tiidak cukup hanya sanksi teguran, apalagi hanya polisi bawah yang diberi teguran. "Kasus Anas telah mempermalukan Polri di tengah makin buruknya citra Polri," tulis Neta. 

Penulis: Yulis Sulistyawan | Editor: Johnson Simanjuntak 

Kabareskrim Tegur Penyidik Periksa Anas Urbaningrum di Blitar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bareskrim Irjen (Pol) Sutarman mengaku telah menegur penyidik yang melakukan pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai saksi pelapor, di Polres Blitar, Jawa Timur, pada 26 Juli 2011. Menurut Sutarman, pemeriksaan yang dilakukan anak buahnya itu tanpa sepengetahuannya dan tidak melihat aspek keadilan masyarakat. "Oleh karenanya, saya sudah tegur penyidik kita. Mungkin dia mau cepat, dia ke sana," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7/2011). Ia mengatakan, dua penyidik, Direktur I Tipidum I Bareskrim Brigjen Pol Agung Sabar Santoso, dan penyidik yang menangani laporan Anas lainnya mendapat teguran darinya, akibat kejadian ini. Saat ditanya bentuk teguran kepada penyidik yang memeriksa Anas tersebut, Sutarman menjawab, "Yah saya panggil. Yang namanya perwira dipanggil itu sudah teguran berat." Sutarman menegaskan, sebenarnya tidak ada yang salah dari aspek yuridis dalam proses pemeriksaan Anas tersebut. 

Namun, penyidik kepolisian harus tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, meski Anas adalah orang nomor satu partai penguasa, Partai Demokrat. "Itu adalah feedback bagi saya untuk terus, bahwa sekarang penegakan hukum itu tidak hanya lurus-lurus seperti yuridis fornal saja. Tapi, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk aspek tuntutan masyarakat dan aspek keadilan masyarakat," ucapnya. Sutarman mengingatkan kepada seluruh penyidik kepolisian untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dalam penanganan proses kasus lainnya. "Seperti kasus Kakau, pisang setandan, itu secara yuridis betul, penyidik yang menagani benar, yang menahannya benar, seluruh prosesnya benar. 

Tindakan penyidik betul. Tapi, itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat," tandasnya. Sebagaimana diberitakan, penyidik Bareskrim Polri bersedia memeriksa Anas di Polres Blitar lantaran Anas sebagai saksi pelapor kasus tengah berada di kampung halamannya itu. Pemeriksaan itu pun terjadi terjadi setelah ada perubahan waktu dan tempat atas permintaan Anas. Anas diperiksa sebagai saksi pelapor, karena sebelumnya ia melaporkan mantan Bendahara Umum partainya, M Nazaruddin, atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Anas merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan dengan pengakuan Nazaruddin ke media massa bahwa dirinya menerima aliran dana suap proyek Wisma Atlet Sesmenpora sebesar Rp 7 miliar. 

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Johnson Simanjuntak

Baca Selengkapnya...