Tempatkan Angelina Sondakh di Komisi III: Demokrat Lecehkan Akal Sehat Publik

INILAH.COM, Jakarta - Rotasi Angelina Sondakh dari Komisi Pendidikan ke Komisi Hukum DPR menimbulkan kontroversi. Meski perpindahan anggota DPR merupakan kewenangan fraksi, dalam situasi saat ini, langkah Partai Demokrat dinilai telah melecehkan akal sehat publik.

Hampir sepuluh hari Angelina Sondakh menyandang status tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara wisma atlet. Namun, di saat bersamaan, Angelina Sondakh mendapat tugas konstitusi untuk mengawasi kerja KPK.
Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman mengatakan penempatan Angelina Sondakh di Komisi Hukum DPR merupakan penghinaan negara Indonesia sebagai negara hukum. "Angie didudukkan sebagai pengawas negara hukum dan KPK yang telah menjadikan dia sebagai tersangka merupakan pelecehan logika publik," katanya dalam peluncuran buku 'Merawat Indonesia' terbitan Dompet Duafa di Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Sementara Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, ia tidak akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika ada Angie di Komisi Hukum. "Saya harus katakan kalau ada Angelina saya sebagai Ketua tidak akan menghadiri," tegas Abraham sebelum rapat Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century di DPR, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan sikap Ketua KPK yang tidak akan hadir dalam RDP Komisi Hukum jika ada Angie jelas mencerminkan sebuah netralitas. "Sikap tersebut akan menjaga netralitas dan profesionalitas KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Basarah.
Basarah menghargai keputusan Fraksi Partai Demokrat dengan menempatkan Angie di Komisi Hukum DPR. Hanya saja, bekas aktivis GMNI ini mengingatkan agar Fraksi Partai Demokrat memperhatikan asas kepatutan dalam menyikapi masalah tersebut. "Mudah-mudahan Pimpinan Fraksi PD segera menyadari keputusannya yang kurang sesuai dengan azas kepatutan dan segera menarik Angie dari Komisi III," ucapnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafsah mengatakan pergeseran Angie dari Komisi Pendidikan ke Komisi Hukum bukan dalam rangka intervensi KPK. Menurut dia perpindahan Angie ke Komisi Hukum merupakan rekomdnasi dari DPP Partai Demokrat. [mdr]

Baca Selengkapnya...

Inikah Penyidik KPK yang Sukses Rebut Hati Angelina Sondakh?

TRIBUNNEWS.COM, 

JAKARTA - Di tengah Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh hari Jumat (9/12/2011)i, KPK dikejutkan dengan isu miring penyidiknya yang bernama BS telah menjalin asmara dengan politisi cantik dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Namun, hangatnya pemberitaan bukan karena kecantikannya, melainkan Angelina juga menjadi pihak yang tengah berperkara dalam kasus Wisma Atlet di KPK. Namun, hal itu langsung dibantah KPK dan dinyatakan BS tidak menangani kasus Wisma Atlet tersebut.

Pihak KPK sendiri saat ini tengah mendalami sejauhmana hubungan antara Brotoseno dengan terperiksa Angelina.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika benar adanya hubungan di antara keduanya, ia memastikan tak akan mempengaruhi penyidikan kasus Wisma Atlet. "Saya kra tidak akan mempengaruhi penyidik lain," ujar Johan.

Berdasarkan yang informasi yang dikumpulkan Tribunnews.com, BS adalah alumnus Akademi Kepolisian Angkatan 1999 dan kini berpangkat Komisaris Polisi.

Sebuah foto yang diperoleh Tribunnews.com dari akun facebooknya, menunjukkan kegagahan BR dengan berbalut seragam kepolisian. Belum lama ini, ia juga berulang tahun pada 11 Oktober lalu.

.

Baca Selengkapnya...

Lindungi Koruptor, SBY dan Partai Demokrat Pengkhianat Cita-Cita Reformasi!

JAKARTA, RIMANEWS - Sekumpulan orang yang menamakan dirinya Maracik (Mahasiswa dan Rakyat Cinta Keadilan) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Kamis (5/5/2011). Dalam aksi tersebut, pendemo membawa beberapa ekor tikus dalam akuarium yang diberi latar simbol Partai Demokrat. Para pendemo menuntut KPK lebih berani dalam memberantas sejumlah kasus korupsi, khususnya yang menimpa sejumlah nama di kubu partai Presiden, partai Demokrat.  

"Sudah jelas apa yang dilakukan Yudhoyono bersama partai Demokrat merupakan pengkhianatan besar terhadap cita-cita reformasi 98. Untuk memberantas KKN sampai ke akarnya," kata salah seorang perwakilan Maracik dalam orasinya. Tuntutan Maracik merujuk pada sejumlah kasus yang menyeret beberapa petinggi di Partai Demokrat. Namun belum mendapat kejelasan sanksi hukum. 

Beberapa di antaranya seperti kasus korupsi Agus Najamuddin (Ketua Partai Demokrat Bengkulu), bailout Bank Century yang menyeret nama Boediono dan Sri Mulyani, serta kasus suap pembangunan wisma atlet Kemenpora yang menurut mereka bisa jadi melibatkan Andi Malarangeng, Menpora, sekaligus sekretaris dewan pembina Partai Demokrat. Maracik mencurigai ada intervensi SBY selaku ketua dewan pembina partai Demokrat dalam melindungi para koruptor. "KPK harus menemukan keberaniannya kembali untuk dapat membongkar KKN di tubuh partai Demokrat, bahkan sampai dapat menyeret keluarga Cikeas ke dalam bui," teriak Fajar, seorang demonstran.(ian/oz)

======================================== 

orang2 yg dulu gak ikut demo 98 dan pro korupsi mungkin gak bakalan setuju dgn judul diatas...

sumber:

http://forum.detik.com/lindungi-koruptor-sby-dan-partai-demokrat-pengkhianat-cita-cita-reformasi-t259761.html

Baca Selengkapnya...