JK: Kita Butuh Pemimpin yang Tegas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konflik dan Kekerasan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dinilai membawa bangsa ini ke taraf yang sangat berbahaya. Apalagi jika kekerasan dianggap sebagai solusi dari permasalahan. 

Karena itu menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus tegas dalam menghadapi masalah yang dihadapi. "Kita butuh pemimpin yang tegas," ujar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai pembukaan 'Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa, di Sekretariat International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Senin (30/1).
Menurut Kalla, yang berlaku sekarang ini adalah hukum rimba. Artinya, jelas dia, yang melaksanakan hukum itu adalah kekuatan, bukan hukum itu sendiri. Karena itu, ungkap dia, upaya untuk mencapai tujuan adalah dengan kemudian ramai-ramai melakukan pembakaran rumah, kemudian membunuh orang-orang seperti di Tanjung Priok.
"Berbahaya betul Tanjung Priok kemarin itu, karena tidak ada tindakan akhirnya menyebar. Yang begitu bahayanya akan menyebar cepat karena memang harus kembali ke hukum yang baik dan juga terbuka menerima usulan masukan," ungkap dia.
Kalla menjelakan, anarki itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, jelas dia, kenapa terjadi contohnya karena masalah lahan atau antar perusahaan dengan warga. "Itu berarti yang diperbaiki cara pengambilan keputusannya. Kalau ada kesempatan dan kemudian dilaksanakan pemerintah harus tegas," imbuh dia.
Jadi, sambung Kalla, dialog itu penting. Karena itu, saran dia, jika sudah ada kata sepakat, maka harus dilaksanaklan dengan betul sesuai dengan ketentuan yang tegas. "Jadi pemerintah di samping terbuka harus tegas juga," kata pria yang juga Ketua PMI itu.
Bagaimana dengan paradigma bahwa aparat kepolisian selama ini lebih berpihak ke pemodal ? Menurut Kalla, dalam hal tertntu bisa dinilai seperti itu. Tapi, lanjut dia, juga tidak bisa dikatakan bahwa aparat itu selalu menjadi 'centeng' pemodal.
"Karena memang pengusaha dapat izin usaha, maka jika ada yang mengganggu otomatis tugas aparat mengamankan," jelas Kalla.
Selain itu, sambung dia, perusahan juga dengan sendirinya mempekerjakan orang. "Jadi aparat berpihak ke aturan. Kalau pengusaha menyalahi aturan, ya harus ditindak juga, begitu juga dengan aparatnya," kata dia.

Berita Terkait