KONSULTASI HUKUM : HUTANG PIUTANG, KELUARGA, TANAH, KETENAGAKERJAAN, HAK ASASI

Mencari konsultasi hukum yang baik dan benar-benar independent bukanlah hal yang gampang, saat ini seseorang yang terkena masalah hukum pasti akan mengeluarkan tidak sedikit uang. Adakah lembaga yang mau menolong seseorang yang sedang terkena kasus hukum? Tentu saja banyak lembaga yang mau memberikan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Berikut adalah salah satu lembaga hukum kerja sama Indonesia australia:  

AusAID dan Indonesia-Australia Legal Development Facility Indonesia-Australia Legal Development Facility (LDF) adalah suatu program pembangunan internasional selama lima tahun senilai AUD $22 juta, yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID). Kantor LDF berdomisili di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan April 2004. Tujuan dibentuknya LDF adalah untuk penguatan kapasitas pemerintah Indonesia dan institusi masyarakat sipil untuk lebih mempromosikan reformasi hokum dan melindungi hak-hak asasi manusia. LDF dikelola oleh suatu komite yang terdiri dari perwakilan AusAID dan Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Bappenas. Komite ini menerima saran-saran dari suatu Badan yang anggota-anggotanya terdiri dari para konsultan hokum Indonesia dan penggiat reformasi hokum. LDF menyediakan bantuan melalui program dukungan yang fleksibel dan mitra-mitra utama dan merespon kebutuhan mendesak di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan diprioritaskan pada penekanan tema Akses pada Keadilan, Hak Asasi Manusia, Kejahatan Transnasional dan Anti Korupsi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke-3 pada 1969, kemudian dibentuk pada 28 Oktober 1970 dan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 13 Maret 1980. Saat ini YLBHI mempunyai 14 kantor cabang dan __ pos yang tersebar di 14 provinsi: dari Banda Aceh hingga Jayapura. YLBHI, sebuah organisasi masyarakat sipil, yang memandang penyelenggaraan Negara haruslah didasari pada upaya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak-hak Ekosob) dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, yang bermuara pada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi ideal keadilan sosial, kebebasan masyarakat dan nilai-nilai demokrasi yang dilandasi konstitusionalisme dan prinsip non-dominasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum adalah salah satu hal yang paling krusial saat bicara soal pembaruan. Penyelesaian kasus-kasus korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan institusi penegak hukum yang baik. Pembenahan sistemik di berbagai bidang juga membutuhkan hukum sebagai perangkat pengaturan formal. Kesemuanya membutuhkan pembaruan di bidang hukum; dan pembaruan hukum membutuhkan studi dan advokasi yang serius. Berangkat dari sinilah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) didirikan pada 1 Juli 1998. Bukan jargon pembaruan, bukan makian dan keluhan, namun kritik dan usulan yang konstruktif adalah ruang yang diisi oleh PSHK dalam upaya pembaruan hukum di Indonesia.

Kunjungi Websitenya disini:

http://www.bantuanhukum.info/?page=tentang

Berita Terkait