Kendaraan Medan-Berastagi Meningkat Jelang Tahun Baru

Ditulis Pada: 31 December 2011 Pukul 2:15 pm

Medan, 31/12 (ANTARA) – Volume kendaraan bermotor dari arah Kota Medan menuju kawasan wisata Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meningkat menjelang malam Tahun Baru 2012.
“Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat sejak pukul 08.00 WIB,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang AKP Ruruh Wicaksono kepada ANTARA di Medan, Sabtu.
Kendaraan yang memadati jalur Medan hingga Berastagi didominasi kendaraan pribadi dan armada bus angkutan umum.

Di beberapa titik jalur Medan-Berastagi sempat terjadi kemacetan, di antaranya di sekitar Ibu kota Kecamatan Pancur Batu, pusat pemandian alam Sembahe dan di sekitar tikungan dekat lokasi sumber daya air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang.
Jumlah kendaraan yang melintas di jalur Medan-Berastagi diperkirakan masih akan terus bertambah hingga menjelang Sabtu petang.

Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di ruas Medan-Berastagi, pihaknya telah menerjunkan puluhan personel di sejumlah titik.
Khusus di sekitar lokasi menuju pemandian alam Sembahe, Polsek Pancur Batu sejak menjelang Natal 2011 telah menyiagakan Pos Pengamanan.
Untuk lebih mengoptimalkan tugas pengamanan dan pengaturan lalu lintas Medan-Berastagi, pihak Polda Sumatera Utara juga telah menerjunkan sejumlah personel di jalur tersebut.
“Kami juga berharap kepada segenap pengemudi kendaraan bermotor yang melintas di jalur Medan-Bertastagi agar bersabar selama berkendaraan, sehingga kemungkinan terjadi kemacetan bisa dihindari,” ucap Ruruh.

Dia membenarkan bahwa kerusakan pada beberapa titik badan jalan di ruas Medan-Berastagi berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Kerusakan badan jalan di antaranya terdapat di sekitar perbatasan antara Kecamatan Sibolangit dengan Kabupaten Karo.***4***(PSO-197)

Baca Selengkapnya...

Pengacara: Gubernur Aceh harus dicopot

HENDRO KOTO Koresponden Aceh - WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dinilai cacat hukum dan melanggar aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ada indikasi lelanggaran itu dilakukan oleh Gubernur Aceh terhadap penerbitan izin, maka Irwandi harus dicopot.

Hal ini disampaikan oleh Kamaruddin, pengacara Tim Kordinasi Peduli Rawa Tripa kepada Waspada Online tadi malam. “Rawa Tripa adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan izin yang diterbitkan oleh gubernur kepada PT Kalista Alam masuk dalam kawasan yang dilindungi tersebut. Itu jelas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan lainnya yang berlaku dalam di Republik ini,” tandasnya.

Menurutnya, KSN seperti KEL merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, sosial, budaya dan/atau lingkungan dan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Dijelaskannya, surat izin Gubernur Aceh No 525/BP2T/5322/2011 tentang IUP-B kelapa sawit yang diberikan kepada PT Kalista Alam yang masuk kedalam kawasan hutan rawa gambut tripa, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan tindak pidana tata ruang dan kejahatan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam pasa 73 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Kami mensinyalir ada beberapa instansi dan pejabat publik yang patut diduga ikut serta dalam menyetujui serta memberikan rekomendasi dikeluarkannya surat izin gubernur tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain Gubernur Aceh, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, Kepala Dinas Perkebunan Aceh dan Kawil BPN Aceh adalah pihak-pihak yang seharusnya juga bertanggungjawab atas keluarnya surat izin tersebut. “Mereka juga harus diperiksa, karena ada unsur bahwa mereka juga terindikasi sehingga gubernur menerbitkan surat izini untuk PT Kalista Alam,” tandasnya.
(dat03/antara) 

Baca Selengkapnya...

Anas Kirim Mawar Kuning untuk Ibu Ani SBY

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah karangan bunga untuk Ibu Negara Ani SBY yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta Pusat datang silih berganti sejak Rabu 28 Desember 2011 pagi hingga sore ini. Umumnya karangan bunga terangkai indah didominasi mawar merah, mawar putih, anggrek putih, dan beberapa terselip bunga lili putih atau merah muda.
Salah satu datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sedikit mencolok, Anas mengirim karangan bunga yang didominasi mawar kuning. Di antaranya "mendampingi" beberapa tangkai mawar putih dan lili merah muda yang dipercantik dengan dedaunan hijau. Terselip kartu ucapan "Semoga Lekas Sembuh" di antara warna-warni bunga tersebut.

Selain Anas, karangan bunga juga dikirim oleh sejumlah pejabat khususnya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menpera Djan Farid, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kesehatan Endang Rahayu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat S.IP, dan KASAL Laksamana TNI Soeparno.

Ada pula karangan bunga dari pengusaha Hartati Murdaya, Wakil Kepala Polda, dan Kapolres Bogor AKBP Hery Santoso.
Ibu Ani Yudhoyono dirawat di RSPAD sejak Selasa sore, 27 Desember 2011. Ia dikabarkan hanya menderita kecapekan dan harus beristirahat di rumah sakit sementara waktu. Hingga saat ini baik pihak Istana maupun dokter kepresidenan belum memberikan informasi mengenai sakit yang diderita Ibu Negara.
MUNAWWAROH

Baca Selengkapnya...

Biadab! TKW Indonesia Diperkosa 7 Pria Secara Brutal

TRIBUNNEWS.COM, MEKAH - Kepolisian Kota Makkah menemukan seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia di checkpoint Al Jabal jalan pesisir Laith Makkah dalam kondisi memprihatinkan.
Dalam informasi kepolisian Makkah yang dirilis salah satu Koran harian Arab Saudi menyatakan, pembantu rumah tangga Indonesia yang berumur 20 tahun dipukuli dan diperkosa oleh tujuh pria yang sedang mabuk.
Kepolisian setempat menyatakan, pembantu rumah tangga Indonesia tersebut berawal meninggalkan rumah majikannya dengan seorang pria muda untuk melakukan hubungan intim di salah satu rumah rekannya di kota Jeddah.

"Dua pria memanggil 5 orang rekannya untuk menemuinya di suatu tempat di jalan Laith Makkah. Sebelumnya kedua pria tersebut membeli minuman alkohol di kota Jeddah dan setelah itu bertemu dengan rekannya di salah satu tempat dimana mereka telah melakukan pemerkosaan secara bergantian terhadap pembantu rumah tangga Indonesia,” ujar Kepolisian setempat.

Pembantu Indonesia tersebut ditemukan polisi pada hari Selasa (27/12/2011) waktu setempat dalam kondisi memprihatinkan, kelelahan dan tidak mampu berjalan. Saat ini dia sudah dilarikan ke Rumah Sakit di daerah Jarwal kota Makkah.

"Ini tindakan biadab, apalagi dilakukan di wilayah kota Makkah. Entah sampai kapan penderitaan TKI di Arab Saudi ini berakhir. Apapun motif mulanya, Pemerintah Indonesia sebaiknya menunjukkan sikap tegas untuk menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Ingat !!! Pemerkosaan masuk dalam kategori hukuman mati, jadi jangan hanya mereka yang bisa menuntut hukuman mati terhadap TKI,” ujar Plt. Ketua Korwil Arab Saudi PDI Perjuangan, Sharief Rachmat.

"Harapan PDI Perjuangan kiranya KJRI Jeddah dapat bertindak cepat, diantaranya mencari mengujunginya sekaligus biodata korban," sambung Sharief.
Kepolisian setempat telah melakukan perburuan besar-besaran terhadap tersangka. Dan sementara itu Kepolisian Makkah mengatakan telah menangkap sekelompok yang terdiri diantaranya warga Saudi, Yaman, dan Sudan.

Baca Selengkapnya...

Kalau Napi Kabur, Itu Tanggungjawab PLN Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan : Eris Estrada Sembiring TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - PLN Cabang Medan berencana mencabut meteran listrik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Kamis (29/12/2011) pagi. Terkait rencana ini Kakanwil Kemenkumham Sumut, Baldwin Simatupang, bereaksi keras. Ia menegaskan jika sampai ada sebagian dari narapidana yang berjumlah lebih dari 2000 orang tersebut melarikan diri akibat LP Tanjung Gusta dalam keadaan gelap gulita, itu merupakan tanggungjawab PLN Cabang Medan. "Secara tidak langsung itu akan menjadi tanggungjawab PLN Medan. 

Saya bingung kenapa mereka harus bersikeras. Dana kita memang sudah habis terpakai pada Oktober lalu. Makanya rekening November dan Desember tidak kita bayar. Pokoknya kalau sampai napi kabur, PLN harus berani bertanggungjawab. 

Catat itu," tegas Baldwin ketika dihubungi Tribun via selular, Rabu (28/12/2011) malam. Ia mengaku heran dengan tindakan PLN tersebut padahal dari jaman dulu selalu ada Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang bisa memberikan keringanan kepada pihak LP Tanjung Gusta. "Saya dengar dari Kalapas Tanjung Gusta tadi, kalau PLN bersikeras. Harusnya ada solusi lah. Jangan sampai seperti ini. 

Dari jaman jahiliah pun harusnya SPH itu bisa memberikan keringanan," tegasnya. Namun, untuk mengantisipasi potensi napi yang melarikan diri, ia sudah menghubungi pihak Polresta Medan untuk menurunkan personil tambahan demi mengamankan LP Tanjung Gusta pasca pemutusan listrik.

Baca Selengkapnya...

Umrah Tanjungpinang Resmi menjadi Universitas Negeri

MedanBisnis - Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji resmi menjadi universitas negeri setelah diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.

Peresmian Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi universitas negeri ditandai penandatanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh disaksikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Eko Prasojo, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepulauan Riau Nur Syafriadi dan Pejabat Sementara Rektor Umrah Maswardi M Amin.

"Diharapkan dengan adanya UMRAH di daerah perbatasan menjadi pusat-pusat unggulan sehingga negara-negara lain akan belajar ke UMRAH," kata Muhammad Nuh dalam sambutannya.

Pendirian universitas negeri di daerah perbatasan menurut dia, diharapkan menjadi pusat-pusat unggulan di beranda terdepan Tanah Air.

"Kami tidak ingin daerah perbatasan menjadi beranda belakang, tetapi menjadi beranda terdepan yang mampu menjadi pusat-pusat unggulan," kata Nuh.

Menurut dia, sebelum meresmikan UMRAH, pihaknya juga meresmikan universitas negeri di Merauke, Nabire, Bangka Belitung dan terakhir di Bengkalis.

"Pokoknya daerah perbatasan menjadi prioritas pendirian universitas negeri untuk menjadi daerah unggulan," ujarnya.

Saat ini, menurut dia terdapat sebanyak 90 perguruan tinggi negeri dan 3.000 perguruan tinggi swasta di Indonesia. "Paling tidak sudah ada sepuluh universitas yang sudah dinegerikan pada 2011," ujarnya.
Menurut dia, juga tidak semua yang mengajukan menjadi universitas negeri dikabulkan karena harus memperhatikan berbagai hal seperti jumlah penduduk atau ada tidaknya universitas negeri lain di daerah itu.

"Tidak serta merta yang mengajukan sebagai universitas negeri dikabulkan," ujarnya.

PESAN BUKU-BUKU PETERNAKAN ONLINE VIA SMS 0852.57090.372

KETIK : JENIS BUKU - KOTA/PROPINSI

Nuh mengharapkan UMRAH yang sudah berstatus negeri mempersiapkan program kedepan untuk dianggarkan dalam APBN serta untuk proses perubahan status dosen atau pegawai yayasan menjadi pegawai negeri.

UMRAH mulai berdiri pada tahun 2006 dari gabungan berbagai perguruan tinggi dibawah Yayasan Pendidikan Kepri, pada 2008 mulai mengajukan untuk perubahan menjadi universitas negeri.

Pada akhir September 2011 resmi ditetapkan menjadi universitas negeri dan tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai universitas tercepat dalam proses penegeriaannya. (antara).

Baca Selengkapnya...

Ada Kekuatan Besar Coba ‘Redam’ Kasus Rahudman

Monday, 26 December 2011 00:57

Medan, (beritasumut.com)
Kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pelayanan Aparatur Pemerintahan Desa(TPAPD) Tapsel senilai Rp1,5 miliar yang melibatkan Rahudman Harahap, mantan Sekda Tapsel ternyata menarik perhatian sejumlah pihak dan bahkan ada kekuatan besar yang berusaha meredam kasus korupsi itu agar tidak berlanjut ke pengadilan Tipikor Medan.

Buktinya, Kajati Sumatera Utara Sution Usman Adji yang menetapkan Rahudman Harahap sebagai tersangka korupsi dana TPAPD Tapsel itu “dilengserkan” setelah beberapa bulan mengumumkan tersangka Rahudman ke publik. Padahal Polda SUmut lebih dulu menetapkan Amrin Tambunan, Bendahara Rahudman sebagai tersangka. Kabarnya Sution Adji saat ini tidak punya”Kursi” di Kejaksaan Agung.

Padahal saat menjabat Kajati Sumut, Sution Usman Adji menargetkan Rahudman Harahap secepatnya bisa diperiksa, ditahan, kemudian berkas perkaranya digelar di Pengadilan Tipikor. Tapi Kejagung tidak mendukungnya.
Kini, setelah Kajati Sumut dijabat AK Basuni Masyarif, penyidikan kasus dugaan korupsi Rahudman mondar-mandir Kejagung dan Kejati Sumut. Ironisnya, Kejati Sumut tidak lagi memfokuskan dugaan korupsi Rp1,5 miliar itu. Tapi mengarah kepada temuan korupsi Rp13,5 miliar. Untuk membuktikannya, penyidik Kejati Sumut harus menunggu perhitungan kerugian negara.

Kajati Sumut AK Basuni Masyarif kepada wartawan, Jumat (23/12/2011) mengakui kasus Rahudman sebentar lagi akan tuntas. Apakah akan berlanjut ke pengadilan atau dihentikan, Basuni Masyarif tidak menjelaskannya secara rinci. Tapi Basuni mengakui, kasus Rahudman sudah dipertanggungjawabkannya secara yuridis dan politis. Dari segi yuridis, Kejati Sumut sudah dua kali melakukan gelar perkara di Kejagung dan dari segi politis, Kajati Sumut sudah membeberkan kasus Rahudman Harahap dan hasilnya tidak ada masalah. Sekarang tinggal menunggu perhitungan BPKP untuk menentukan besar kerugian negara. ”Jadi gak terlalu lama lagi, kasus Rahudman akan tuntas,” kata Basuni.

Menimpali pernyataan Kajati Sumut itu, Direktur LBH Medan Nuriono SH menilai ada kekuatan besar yang mempengaruhi kasus Rahudman tersebut. ”Masak Kajati Sumut harus melaporkan kasus yang melilit Rahudman itu kepada anggota DPR baru menyatakan sikap. Ini jelas kasus Rahudman itu, aroma politis mendominasi penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut dia, minta restu ke anggota DPR itu membuktikan Kajati Sumut takut menuntaskan kasus Rahudman. Padahal dari segi hukum, Kejati Sumut harus mengabaikan segala bentuk intervensi itu. Tapi nyatanya Basuni gagal, sehingga dia berharap Jaksa Agung menegur atau mencopot Basuni dari jabatan Kajati Sumut.

Bagaimana kalau Jaksa Agung yang mempersulit. Itu artinya Kejaksaan Agung yang lemah. Karena itu, Direktur LBH Medan ini berharap Presiden segera mengevaluasi kinerja Jaksa Agung. ”Lemahnya kinerja, konsekwensinya adalah jabatan,” ujar orang nomor satu di LBH Medan tersebut.
Hal senada dikemukakan Ketua DPD Barisan Nasional (Barnas) Sumut Syafrizal SH MH. Menurutnya, sangat mudah menyeret Rahudman ke Pengadilan Tipikor, karena penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang cukup tentang keterlibatan Rahudman dalam kasus korupsi TPAPD Tapsel itu. Apalagi anak buah Rahudman, Amrin Tambunan sudah dihukum 4 tahun di MA. Ini sudah cukup bukti untuk menyeret Rahudman ke pengadilan.

”Selain itu Penyidik Kejati Sumut sudah menetapkan Rahudman sebagai tersangka berarti penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Jadi tidak perlu menunggu lagi perhitungan BPKP yang seakan-akan mempersulit penyidikan. Limpahkan saja berkas korupsi itu ke pengadilan, biar majelis hakim yang mengujinya,” ujar Syafrizal.

Menurutnya, menunggu perhitungan BPKP itu hanyalah upaya untuk memperlambat proses penyidikan dan akhirnya meredamnya. Seharusnya perhitungan BPKP dilakukan sebelum menetapkan seseorang itu tersangka. ”Jika itu terjadi berarti penyidikan yang dilakukan Kejati Sumut sontoloyo dan tidak mengacu kepada pedoman hukum yang berlaku,” jelas Syafrizal yang juga praktisi hukum itu.
Syafrizal berharap, Kejati Sumut tetap fokus mengusut kasus korupsi Rp1,5 miliar yang sudah jelas pembuktiannya. Jangan malah mencari-cari kasus korupsi besar, yang sulit pembuktiannya dan akhirnya mengabur-ngaburkan persoalan. (BS-022)

Baca Selengkapnya...

Tangerang News : Istri Kanit Reskrim Pamulang Dirampok dan Diperkosa

REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG -- Istri Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pamulang Tangerang Selatan (Tangsel), EK, menjadi korban perampokan dan pemerkosaan di rumahnya di Depok, Ahad (11/12), pukul 03.00 WIB. Pelaku menggasak sejumlah perhiasan korban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian, pelaku membekap EK yang tengah terlelap tidur. Dalam keadaan tak berdaya, korban diseret dan dibawa ke kamar belakang. Pada saat itulah pelaku dengan keji memperkosa istri perwira polisi tersebut.

Belum jelas apakah pada saat kejadian, suami korban, TS, berada di rumah atau tidak, atau siapa saja yang berada di rumah. “Hati saya belum siap, saya belum siap memberikan komentar apa pun,” ujar TS.
Kapolsek Pamulang, Zulkifli Muridu, menuturkan, menurut pengakuan TS, pada saat kejadian, anak buahnya itu tengah menjalani tugas harian di Polsek Pamulang dan baru sampai di rumah menjelang subuh. TS baru kembali kerumah setelah ditelepon istrinya pascakejadian. “Istrinya memang hanya di rumah sendirian,” ujar Zulkifli di kantornya, Senin (12/12).

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Depok Ajun Komisaris Febriansyah, mengatakan peristiwa perkosaan dan perampokan ini diduga dilakoni satu orang. "Menurut keterangan korban, dia hanya melihat satu pelaku, tanpa penutup kepala," ujarnya.
Wilayah kediaman EK di Depok dihuni banyak aparat negara, mulai dari Pengawai Negeri Sipil, Polisi hingga Tentara.

Baca Selengkapnya...

Tak Hanya AS, Negara Lain Juga Berminat Terbitkan Buku Provokatif Wilders

REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM – Buku karya pemimpin Partai Kebebasan, Geert Wilders, dijadwalkan terbit perdana di Amerika Serikat, 30 April 2012, telah menarik minat negara lain untuk menerbitkannya. "Mereka (negara-negara di luar AS) akan segera menyusul" kata Wilders seperti dikutip radionetherland, Rabu (21/12).

Buku berjudul "Ciri-ciri Kematian: Perang antara Islam dengan Dunia Barat dan Saya" ini, menurut Wilders merupakan bentuk dakwaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Namun, Wilders tidak memberitahu apakah buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. "Buku ini menawarkan usulan konkret sekaligus solusi politik dalam bentuk analisis terhadap bahaya Islamisasi," kata dia.
 

DAPATKAN BUKU-BUKU PETERNAKAN ! 

PESAN ONLINE KLIK DISINI

Sebelumnya, Wilders sempat berkomentar terkait bukunya itu. Menurut dia, Islam adalah sebuah ideologi kebencian, kehancuran, dan penaklukan. "Ini adalah keyakinan kuat saya bahwa Islam adalah ancaman bagi nilai-nilai Barat, kebebasan berbicara, kesetaraan laki-laki dan perempuan, heteroseksual dan homoseksual, beragama dan kafir," katanya.

Buku ini akan menjadi buku kedua Wilders. Setelah sebelumnya, pada 2005 silam, ia menulis sebuah otobiografi singkat, berjudul "Memilih untuk Kebebasan".

Sementara itu, terkait rencana  publikasi buku tokoh anti-Islam ini di AS, baru Mesir yang mengungkapkan keprihatinannya. Keprihatinan itu terungkap dalam pertemuan Duta Besar Belanda dan Kementerian Luar Negeri Mesir, November lalu.

Baca Selengkapnya...

Gerakan Satu Juta Buku Sumbang 1.000 Buku untuk TBR di Tanah Karo

Agar Lahir Jamin Ginting-Jamin Ginting Baru

(Analisa/istimewa) Ketua IPI Sumut dr Sofyan Tan didampingi pengurus Lions Club Medan Finche dan Lions Club Kabanjahe Dicson Pelawi atas nama Gerakan Sejuta Buku untuk Anak Bangsa menyerahkan 1.000 buku pada Dirgantara Ginting pengelola TBR di Desa Sukambanyak, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo, Senin (19/12).

Kabanjahe, (Analisa). Gerakan Satu Juta Buku untuk Anak Bangsa yang digagas Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sumut bersama Lions Club memberikan 1000 buku kepada taman bacaan rakyat (TBR) yang berada di Desa Sukambanyak, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo.

Buku tersebut diserahkan Ketua IPI Sumut dr Sofyan Tan didampingi Dickson Pelawi, pengurus Lions Club Brastagi yang juga Ketua PWI Tanah Karo, dan Finche, SE, MPsi, pengurus Lions Club Medan serta rombongan lain pada Senin (19/12) kepada Dirgantara Ginting (49), pengelola TBR tersebut.

BELI BUKU PETERNAKAN ONLINE DISINI !

Dr. Sofyan Tan, menjelaskan, sumbangan seribu buah buku yang berhasil dikumpulkan oleh IPI Sumut dan Lions Club Medan merupakan bagian dari bagian dari usaha mencerdaskan anak-anak bangsa lewat gerakan gemar baca.

Ia menjelaskan bahwa sejak 9 Desember telah diluncurkan Gerakan Sejuta Buku untuk Abak Bangsa yang mendapat dukungan penuh dari Gubsu Gatot Pujonugroho. Gerakan itu menargetkan terkumpulnya 1 juta buku sampai 9 Desember 2012, yang secara bertahap akan disalurkan ke sejumlah taman baca rakyat yang ada di Sumut. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, IPI Sumut telah menggandeng Lions Club sebagai panitia pelaksana pengumpulan buku dari sejumlah dermawan.

"Anak-anak muda di kampung ini harus difasilitasi dengan kehadiran taman baca gratis, agar pengetahuan mereka bertambah luas, mampu berpikir kreatif dan berlogika,"ujar Sofyan Tan.

Sekretaris Komisi C Dewan Pendidikan Sumut itu mengaku prihatin dengan genersi muda yang saat ini lebih suka menonton TV dari pada membaca buku. Padahal kegemaran menonton TV hanya akan menghasilkan generasi muda yang pola pikirnya suka menjiplak, berpikir serba instan dan mudah meniru hal-hal yang negatif.

Lahir Jamin Ginting baru

Karena itu ia berharap desa Sukambanyak suatu hari berubah menjadi desa "Suka Mbaca". Kalau generasi muda sudah gemar membaca, ia yakin, suatu waktu kelak akan lahir orang-orang besar dari desa itu.

"Lahir Jamin Ginting-Jamin Ginting lain, yang mampu berkiprah untuk kemaslahatan bangsa, bukan saja desanya" tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dari seribu buku yang disumbangkan, umumnya terdiri dari buku-buku bacaan anak-anak dan remaja, serta pengetahuan umum. Namun pada waktu berbeda ia bersama Lions Club berjanji akan memberikan seribu buah buku lagi. Sebagian akan dikombinasi dengan buku-buku pengetahuan bertani untuk menunjang teknik budidaya pertanian dan perkebunan warga.

Sofyan Tan juga berjanji suatu waktu bisa melakukan kegiatan sosial seperti pengobatan gratis atau kegiatan sosial lainnya untuk membantu warga Sukambanyak. "Tentu kita akan lihat terlebih dulu perkembangan dari taman baca ini," katanya.

Sementara itu Rahmadi Agung Ginting (39) Kepala Desa, dan Efrata Ginting (45) seorang perangkat Desa, mengaku sangat senang dengan kontribusi dr. Sofyan Tan dan Lions Club Medan dan Brastagi untuk membangkitkan gerakan gemar membaca lewat revitalisasi taman baca yang dikelola seorang warganya itu.

Sedangkan Sri Ulina boru Sembiring alias Nande Ekel (36) berharap dr. Sofyan Tan dan Lions Club dapat membuat taman baca rakyat di tempat-tempat lain di Tiga Panah. "Biar makin banyak anak muda di kampong yang bisa baca tulis Pak!" Ujarnya. a terbuat dari kayu.

Sementara Dirgantara Ginting (49 awalnya TBR yang dikelolanya merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina prestasi. Namun PKBM ini dikelolanya dihentikan kegiatannya alias mati suri sejak sekitar 5 tahun lalu. Taman baca yang ada pun ikut mati suri juga. Buku-bukunya banyak yang rusak.

"Puji Tuhan, kemarin saya ditelepon Pak Dickson Pelawi, katanya dr. Sofyan Tan dan Lions Club akan membantu memberi seribu buku untuk membangkitkan kembali taman baca yang pernah saya kelola. Inilah jawaban Tuhan dari doa kami selama ini,"ujar Ginting dengan nada suara terbata-bata. (rrs)

Baca Selengkapnya...

Banjir rendam 1.600 rumah warga Kotamadya Tebing Tinggi Deli

Tebing Tinggi, Sumut (ANTARA News) - Banjir kiriman yang melanda tiga kecamatan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin, merendam sedikitnya 1.600 rumah warga.

"Sedikitnya 1.630 rumah warga terendam banjir akibat banjir kiriman yang terjadi sejak Minggu (18/12) malam," kata Kepala Bagian Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi Ahdi Sucipto kepada ANTARA di Tebing Tinggi, Senin.

Sebagian rumah warga Tebing Tinggi yang terendam banjir tersebut berada di sekitar pinggiran daerah aliran Sungai (DAS) Bahilang dan DAS Padang.

Tiga kecamatan yang terendam banjir di Tebing Tinggi itu, yaitu Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota dan Bajenis.

Dari tiga kecamatan itu, kawasan yang tergolong dominan terendam banjir tersebar adalah Kelurahan Tualang, Persiakan, Bandar Sono, Pasar Gambir dan Pasar Baru.

Untuk meringankan beban warga yang terkena musibah banjir, pihak Pemkot Tinggi telah menyalurkan bantuan beras dan mie instan.

Hingga menjelang Pukul 14.00 WIB, ketinggian air di sekitar pinggiran DAS Bahilang dan DAS Padang masih berkisar antara 30 cen ti meter hingga mencapai sepinggang orang dewasa.

Luapan air yang terjadi di dua DAS itu disebabkan meningkatnya intensitas curah hujan di hulu sungai yang berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan.

"Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di Sungai Bahilang dan Sungai Padang meningkat dan meluap hingga menggenangi sejumlah rumah warga di sekitarnya," ucap Ahdi.

Dia membenarkan bahwa hampir setiap air di kedua DAS tersebut meluap, kawasan permukiman warga di sekitarnya kerap menjadi langganan banjir.

Menjelang Pukul 16.00 WIB, air banjir yang menggenangi rumah warga mulai berangsur surut dan banyak menyisakan lumpur. (ANT-197/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2011

Baca Selengkapnya...

Anggota Dewan Serdang Bedagai Sumut Diduga Bawa Lari Gadis di Bawah Umur

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota Fraksi Hanura DPRD Serdangbedagai, Rusiadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka melarikan anak di bawah umur, Anggita Zulka, selama delapan jam di Polda Sumut, Senin (19/12).

Menurut seorang penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reskrimum Polda Sumut, yang tidak ingin disebut identitasnya, Rusiadi mulai diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.05 WIB. Sumber ini menyebut Rusiadi diperiksa di sudut ruangan Renakta dengan didampingi lima pengacara.

Pantauan Tribun di ruang penyidik Renakta Mapolda Sumut, seorang penyidik wanita dan Kasubdit Renakta Dit Reskrimum Polda Sumut AKBP Jiddin Siagian terlihat keluar masuk ruangannya, Senin sore. Sementara Rusiadi berada di dalam ruangan Jiddin bersama pengacaranya.
"Sudah mulai diperiksa dia (Rusiadi) dari pagi. Sekarang lagi istirahat makan, nanti akan dilanjutkan lagi," ujar Jiddin melalui selularnya.

Sekitar pukul 18.05 WIB, Rusiadi bersama dua pengacaranya, keluar dari ruangan Jiddin. Rusiadi dan pengacaranya langsung menuju tanggan turun Gedung Dit Reskrimum Polda Sumut.
Saat diwawancarai wartawan, Rusiadi yang mengenakan pakaian batik kuning kecokelatan enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ia menyarankan bertanya pada dua pengacaranya yang mendampinginya menuju tangga.
"Tanya aja pengacara saya," ujarnya sambil menuju ke lantai I Gedung Reskrimum. Namun, pengacara Rusiadi tidak berhenti, keduanya langsung mengikuti Rusiadi berjalan menuju mobil di halaman parkiran dan langsung naik ke mobil Honda Jazz hitam, kemudian berangkat pergi.

Di tempat sama, Jiddin enggan memberikan keterangan saat ditanyai materi pemeriksaan terhadap Rusiadi. "Datanya sudah disampaikan pada Kabid Humas," kata Jiddin sembari berjalan menuju mobilnya.
Namun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Raden Heru Prakoso mengaku belum menerima data dari Jiddin. "Besok datanya dikasih Jiddin ke saya. Besok saja datang lihatnya," kata Heru.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Bambang Heryatmo enggan memberikan keterangan banyak seputar pemeriksaan Rusiadi.
"Langsung ke penyidik saja, ke Jiddin aja," sarannya.
Kenapa tidak ditahan? "Kalau ditahan kan ada prosedurnya lagi," kata Bambang sembari masuk ke dalam mobilnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rusiadi dilaporkan Srigema Ayu, karena telah melarikan anak gadisnya masih di bawah umur bernama Anggita Zulka pada saat berusia 17 tahun.
Semula, kasus ini dilaporkan oleh Srigema ke Polres Sergai pada 22 Januari 2010. Namun pada 30 November telah dilimpahkan ke Reskrimum Polda Sumut. Dalam laporanya, Srigema Ayu juga turut melampirkan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tebingtinggi yang menyatakan putrinya bukan perawan lagi.
Keterangan yang dihimpun di kepolisian, Rusiadi juga sempat membawa kabur Anggita ke Jakarta, pada 8 Januari 2010. Namun sebelumnya, pada 1 Januari 2007, Rusiadi telah menyetubuhi Anggita Zulka di Hotel Niagara Parapat.

Keterang di kepolisian menyebutkan, selama ini Rusiadi telah menitipkan Anggita Zulka di rumah kakaknya yang bernama Nurbaiti, yang tinggal di Bagelan IV, Jalan Ikhlas Kecamatan Tebingtinggi.
Namun, pada 26 Agustus, akhirnya Anggita Zulka ditemukan oleh ibunya saat bersama seorang teman Rusiadi yang bernama Nurhasan, yang disebut-sebut adalah penasihat hukum Rusiadi di Supermarket Berastagi, Jalan Gatot Subroto Medan.
Saat ditemukan itulah, Anggita langsung dibawa ibunya ke Mapolda Sumut untuk melaporkan kasus itu kembali. (fer)

sumber : http://id.berita.yahoo.com/anggota-dewan-diduga-bawa-lari-gadis-di-bawah-213143489.html

Baca Selengkapnya...

Dewan: Perselingkuhan PNS Jateng Makin Berani

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Perselingkuhan di kalangan Pegawai Negeri Sipiln (PNS) Jawa Tengah cukup meresahkan. Pasalnya, kini sebagian oknum PNS melakukan tindakan asusila tersebut pada jam-jam kerja. Bahkan, tak sedikit diantara mereka secara terang-terangan berselingkuh di hotel dengan masih mengenakan seragam PNS.
Adanya penemuan fakta menyengangkan ini didapat dari laporan saat DPRD Jateng melakukan reses. Laporan tersebut didapatkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jateng. Juru bicara FPAN, Sri Marnyuningsih, mengatakan ulah PNS-PNS nakal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah Jateng. Namun berdasarkan laporan, terbanyak terjadi di Surakarta, Semarang dan Kedu serta kota-kota besar lainnya di Jateng.
“Mereka sering menginap di hotel dengan orang yang bukan pasangan resminya dan masih mengenakan seragam PNS,” ucapnya usai sidang paripurna penyampaian hasil reses di Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (19/12).
Kader kami, kata Sri, bahkan sampai mengetahui bagaimana gelagat PNS yang mau selingkuh di hotel. Keluhan dan laporan masyarakat tersebut juga dimasukkan dalam laporan tertulis yang dibacakan di hadapan Sekda Jateng dan pimpinan SKPD yang hadir dalam sidang paripurna.
Dirinya mendesak pemerintah provinsi segera mengambil tindakan untuk melakukan penertiban terhadap PNS-PNS tersebut. Dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja pelayanan pada masyarakat. Pihaknya akan melakukan kajian dengan forum-forum masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan secara pasti.

Baca Selengkapnya...

Truk Tabrak 5 Rumah, 3 Tewas 2 Kritis di Sibolangit

Sunday, 18 December 2011 12:21

Sibolangit, (beritasumut.com)
Truk Fuso roda sepuluh BK 8535 DS yang dikemudikan Pandapotan Tambunan (38) warga Jalan KL Yosudarso, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang datang dari arah Tanah Karo menuju Medan, tiba-tiba hilang kendali dan menabrak lima unit rumah di Jalan Jamin Ginting KM 42-43, Dusun II, Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, Jumat (16/12/2011) sekira pukul 02.30 WIB. Akibatnya, supir truk dan dua penghuni rumah tewas sektika di tempat kejadian.

Informasi yang dihimpun, malam itu truk tersebut diduga melaju kencang menuju Medan. Sebelum di tiba TKP, truk yang dikemudikan Pandapotan hilang kendali. Sebelum menabrak ke lima rumah warga itu, truk jatuh ke beram jalan dan langsung menabrak rumah hingga menyebabkan kelimanya hancur bahkan tiga diantaranya rata dengan tanah.
Bukan itu saja. Tiga orang dalam kejadian itu tewas seketika masing masing bernama Pandapotan Tambunan (supir Truk Fuso), Agustiani (35) dan anaknya Mikaris Barus (5) warga Dusun II, Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit. Sedangkan kernet truk yang identitasnya belum diketahui dan Job Prasman Barus (42), suami dan bapak kedua korban pemilik rumah yang tewas terpaksa dilarikan ke RSUP H Adam Malik Medan karena kondisi keduanya kritis hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Renpin Ketrilel Barus (10), warga yang sama hanya mengalami luka ringan.
Warga yang mengetahui kejadian tabrakan itu pun langsung berdatangan dan langsung melaporkannya ke polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba di TKP dan mengamankan lokasi kejadian. Dibantu masarakat sekitar polisi mengevakuasi kelima korban ke RSUP H Adam Malik Medan untuk medapatkan pertolongan medis.

Sementara rumah milik Job Prasman, milik orangtua Renpin Ketrilel Barus dan Gurau Br Tarigan rata dengan tanah sedangkan rumah Melani Br Tarigan yang berlantai dua bagian bawahnya juga hancur, dan yang lainnya sebagian dinding betonnya retak akibat kecelakaan tersebut.

Kepala Kepolisian Sektor Pancurbatu Ajun Komisaris Polisi Ruruh Wicaksono SIK SH MH melalui Kepaa Unit Lalulintas Ajun Komisaris Polisi Tony Simanjuntak SH saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. "Sekarang masih kita selidiki penyebab terjadinya kecelakaan itu. Truk yang menabrak kelima rumah warga itu telah kita amankan ke komando sebagai barang bukti," ujar Tony. (BS-028)

Baca Selengkapnya...

Hanura targetkan 16 kursi DPRD Sumut

WASPADA ONLINE

(antarasumut.com)
MEDAN - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Utara menargetkan peraihan 16 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi pada pemilu pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014.
    
"Sekarang masih lima kursi, nanti 11 kursi plus lima," kata Ketua Hanura Sumut, Zulkifli Effendi Siregar, hari ini. Zulkifli mengatakan, selain DPRD Sumut, pihaknya juga menargetkan lima kursi DPR RI (tiga plus dua) dan 100 kursi di kabupaten dan kota.
"Saat ini, kursi DPR RI dari Sumut baru dua, dan DPRD kabupaten kota hanya 58 kursi," katanya.
Pihaknya merasa optimistis dengan target tersebut karena Sumut merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara Partai Hanura.
    
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan empat kegiatan utama yakni menyolidkan struktur kepengurusan, pemetaan dan penggalangan kekuatan, serta pembasisan kader.
Empat kegiatan utama tersebut akan dimantapkan melalui peranan Bappilu yang terdiri dari kader-kader yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam memajukan partai.
    
"Kalau dalam pasukan, Bappilu itu seperti pasukan khusus yang dipilih dari orang-orang khusus dan memiliki kemampuan khusus," katanya.
Pihaknya mengharapkan Bappilu Hanura Sumut dapat mempercepat kinerjanya, termasuk membentuk kepengurusan ke daerah, bahkan hingga ke tingkat kecamatan.
    
"Dalam tiga bulan ke depan, harus sudah membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan," katanya.
Namun, kata dia, pembentukan Bappilu tersebut hanyalah langkah awal Hanura Sumut dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk mampu bersaing dengan partai politik lain.
(dat06/antara)

Baca Selengkapnya...

Isu Anak Durhaka Berkepala Anjing di Kota Medan

Medan (Suara Komunitas.Net). Isu anak terkena kutuk sehingga berwajah anjing menerpa kota Medan, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso KM 3 Lingkungan 8 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun, Kamis (21/7) malam sekira pukul 20.40 Wib.

Isu itu cepat berkembang akibat Fitri, bungsu dari keluarga Arsyad Rangkuti dan Bu Ulong sering bersikap kasar terhadap ibunya. Bahkan Fitri disinyalir ingin membunuh ibunya dengan mencekik leher.

Tak jelas siapa yang melempar isu anak durhaka kena kutuk itu ke  dunia maya (internet). Apalagi isu tersebut dikaitkan dengan petir besar saat kota Medan diguyur hujan deras pada malam itu.

"Apa betul Pak isu tersebut," tanya beberapa warga Medan Johor, lalu dijawab warga setempat, bahwa isu itu tidak benar sama sekali.

Namun sampai pukul 23.40 Wib, ratusan warga Medan makin banyak berdatangan untuk mengetahui keberanan isu tersebut. Akibat ramainya warga, aparat kepolisian sempat kewalahan mengatasi kemacetan lalu lintas di sekitar tempat kejadian. (denisa)

Baca Selengkapnya...

Harga Jagung Di Sumut Naik Lagi

(Berita Daerah-Sumatra), Harga jagung di Sumatera Utara naik lagi menjadi Rp2.550 dari sebelumnya Rp2.500 per kg akibat pasokan dari berbagai daerah sentra produksi semakin ketat.

"Petani senang karena harga naik lagi.Maunya harga terus naik atau bertahan mahal hingga akhir tahun," kata Sarnen petani jagung Tanjung Morawa, Deli Serdang, di Medan, Senin.

Naiknya harga itu merupakan dampak dari pasokan yang ketat akibat hujan.

Produksi jagung di Sumut baru akan meningkat pada akhir tahun dan berlangsung hingga Maret 2012 karena pada periode itu baru terjadi masa panen.

"Namun meski musim panen, pasokan juga diperkirakan tidak banyak karena banyak petani yang tidak lagi bertanam jagung akibat trauma dengan serangan penyakit hawar daun dan harga yang tiba-tiba anjlok seperti biasanya," katanya.

Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia, Jemaat Sebayang, mengakui menguatnya harga jagung itu.

"Harga jagung yang naik itu karena produksi sedang sedikit sementara permintaan banyak khususnya dari industri pakan ternak," katanya.

Industri pakan ternak menurut informasi, kata Sebayang, sedang meningkatkan produksi untuk kesiapan libur akhir tahun.

"Harga jagung yang mahal itu menggembirakan dan petani berharap harga masih akan terus terjaga hingga masa panen yang dimulai akhir tahun 2011 hingga Februari atau Maret 2012" katanya.

Harga yang terjaga itu bisa dilakukan pemerintah dengan mengurangi bahkan menghentikan sementara izin impor jagung.

"Jangan sampai harga anjlok saat masa panen yang disebabkan banjir pasokan khususnya asal impor," katanya.

Minat petani yang mulai meningkat untuk bertanam jagung di Sumut harusnya didukung pemerintah antara lain dengan menjaga harga jual yang menguntungkan petani, ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Sumut, M.Room.S, menyebutkan, produksi jagung Sumut tahun ini turun 137.190 ton dari tahun lalu atau tinggal 1,240 juta ton akibat luas areal panen tanaman itu yang menurun.

Meski produktivitas tanaman jagung per hektare naik menjadi 50,89 kwintal per hektare, katanya, tetapi produksi jagung pada angka ramalan (aram) III tahun ini di bawah angka tetap (atap) 2010 karena nyatanya luas tanaman itu menurun.

Luas areal panen jagung di Sumut tahun ini turun 31.052 hektare atau tinggal 243.770 hektare dari atap 2010 yang sudah mencapai 274.822 hektare.

Padahal di tahun 2010, luas areal tanaman mengalami kenaikan dari 2009 yang masih 247.782 hektare dengan produksi yang juga naik menjadi 1.377.718 ton.

(jh/JH/bd-ant)

Baca Selengkapnya...

Iklan Perawan Maria 'Berduka' Lihat Hasil Tes Kehamilan Picu Kontroversi di Selandia Baru

REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND - Ulah sebuah gereja di Selandia Baru menuai kontroversisetelah meluncurkan sebuah aksi publisitas dalam rangka Nataldengan membuat papan reklame yang menunjukkan Perawan Maria memegang tes kehamilan. Ia terlihat 'tertegun dan berduka' dalam iklan itu.

Di hari kemunculannya, iklan ini menuai protes umat Kristiani kota itu. Dalam waktu singkat, polemik menyebar ke seantero Selandia Baru. 

Gereja St Matthews di Auckland berdalih meluncurkan kampanye iklan ini untuk 'menghindari sentimental'. "Ini nyata. Natal adalah nyata. Ini tentang kehamilan yang nyata, seorang ibu dan seorang anak yang nyata nyata. Ini tentang kenyataan, keberanian, kecemasan, dan harapan," kata Glynn Cardy, salah satu penggagasnya. 

Ini bukan pertama kalinya St Matthews telah memicu kemarahan dengan kampanye sejenis. Pada tahun 2009, salah satu billboard yang menunjukkan Maria dan Yosef di tempat tidur dengan tag line di bawahnya: 'Yusuf yang malang, Allah akan melakukan tindakan keras setelah ini.'

Cardy menambahkan,"Seperti di masa lalu itu adalah niat kita untuk menghindari sentimental, dan diharapkan untuk memicu pemikiran dan pembicaraan di masyarakat. Tahun ini kami berharap untuk melakukannya dengan gambar dan tidak ada kata-kata. Kami mengundang Anda untuk bertanya-tanya apa judul yang mungkin untuk gambar ini."

Menurutnya, meskipun percaya Natal itu menyenangkan - dengan perada, Sinterklas, rusa, dan lagu-lagu Natal - ada juga beberapa realitas lain yang berseberangan. "Banyak masyarakat kita menderita: beberapa kekurangan uang, beberapa mengalami kesehatan yang buruk, beberapa mengalami kekerasan, dan beberapa mengalami kesulitan lainnya. Sukacita Natal tidak terdengar oleh kecemasan. Pada musim ini kami mendorong satu sama lain untuk bermurah hati kepada mereka yang menderita."

Ia menegaskan, billboard yang dipasang di luar gereja akan tetap ada di tempatnya sampai Hari Natal, sekeras apapun protes warga.

Baca Selengkapnya...

RAPBD Kabupatern Serdang Bedagai Sumut Diusulkan Rp 851 M

Sei Rampah, (Analisa). Bupati Serdang Bedagai, Ir HT Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) tahun 2012 ke DPRD senlai Rp851.316.221.156, Rabu (14/12) melalui sidang paripurna dewan, di Jalan Negara, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Pengajuan nota pengantar R APBD tahun 2012 tersebut disampaikan bupati dalam acara sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD MY Basrun didampingi wakil ketua Drs H Sayuti Nur MPd, serta dihadiri para anggota dewan lainnya.

Dalam penyampaian nota pengantar, Bupati Sergai mengatakan, sumber pendapatan Pemkab Sergai tahun 2012 meliputi PAD Rp 40.969.091.848 dana perimbangan Rp660.509.415.133, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 149.837.714.175. Total meningkat 9,60% atau naik Rp. 74.558.697.756, dibanding pendapat daerah pada APBD tahun anggaran 2011.

Sementara untuk belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 yang diajukan Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi M Si sebesar Rp849.316.221.156,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp532.376.679.056,- dan belanja langsung Rp316.939.542.100.

Belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 dibagi dalam dua urusan, yakni urusan wajib meliputi 24 bidang dan urusan pilihan sebanyak tujuh bidang. Urusan wajib, anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan mencapai Rp411.112.619.694, bidang otonomi, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat DPRD dan persandian Rp194.755.968.525. Bidang kesehatan Rp74.118.481.937, dan bidang pekerjaan umum Rp70.322.228.918.

Sedangkan urusan pilihan anggaran terbesar dialokasi untuk bidang pertanian Rp 36.122.037.297,-kemudian bidang kelautan dan perikanan Rp8.421.881.614, perdaganganRp 7.314.694.469,- kehutanan Rp4.119.168.695, pariwisata Rp3.213.108.794,- perindustrian Rp886.500.000,- dan bidang energi dan sumber daya mineral Rp275.000.000, jelas bupati. (bah)

Baca Selengkapnya...

Setiap Tahun Pemerintah Butuh 80 Ribu PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Azwar Abubakar menegaskan dalam penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus melalui tes masuk penerimaan calon PNS. Artinya tidak ada lagi penerimaan PNS melalui tahapan di luar dari tes. Hal itu disampaikan Azwar Abubakar dalam acara pembukaan workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Gedung Bina Graha Pemprovsu, Senin (12/12).

Menpan & RB yakin pemberlakuan penerimaan calon PNS tersebut berlaku setelah berakhirnya penundaan (moratorium) penerimaan PNS per Desember 2012 mendatang. Ia berharap dengan diberlakukannya tes dalam penerimaan PNS ke depannya system rekrutmen akan lebih fair, sehingga siapa saja yang memiliki kemampuan dapat berpeluang masuk PNS.

Dengan adanya waktu jeda penerimaan PNS atau moratorium yang mulai diberlakukan 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, kata Azwar, prinsipnya mengharuskan masing-masing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) bisa menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja.

Selama masa penundaan tersebut, maka pimpinan instansi wajib menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, uraian jabatan, hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun terhitung mulai 2012-2016 dan berbagai upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum menyelesaikan penghitungan jumlah kebutuhan PNS, maka dilarang mengembangkan atau menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi penambahan formasi mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan calon PNS,” terangnya.

Sejak dicanangkan September lalu, hingga Desember menurut Azwar laporan analisis kepegawaian yang disampaikan instansi kepada pihaknya masih di bawah 5 persen.

Sementara, percepatan pelaporan analisis kepegawaian terhambat minimnya analis jabatan, dimana di BKN (Badan Kepegawaian Negara) jumlahnya saat ini hanya 61 analis jabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125 orang. Dalam rangka pemetaan kepegawaian di tanah air, maka Menpan & RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember hingga April 2012.
Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Medan itu bersamaan dengan pelatihan serupa di tiga wilayah kantor regional BKN lainnya yaitu Surabaya, Makasar dan Palembang. “Seluruh peserta pelatihan di empat wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang, yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang,” papar Azwar Abubakar.

Azwar kembali menegaskan kepada seluruh instansi daerah untuk tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer, karena tidak ada jaminan, bagi tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS. “Tidak ada lagi penerimaan honor, semua harus melalui test masuk penerimaan. Untuk tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari 2005,” tegasnya.

Jumlah PNS saat ini dipaparkan Azwar berkisar 4,7 juta, tidak termasuk TNI/Polri. Maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” bebernya.

Jumlah pegawai yang pensiun itu, menurutnya harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi.

Idealnya, menurut Azwar Abubakar, jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.

Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching, sehingga birokrasi pemerintah menjadi ramping tapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien atau good governance (pemerintah yang baik). (ari)

sumber :
http://www.hariansumutpos.com/2011/12/21256/setiap-tahun-pemerintah-butuh-80-ribu-pns.htm

Baca Selengkapnya...

Dana Bos 2012, Kemdikbud Anggarkan Rp 23,5 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana sebesar Rp 23,5 triliun untuk 27,2 juta siswa sekolah dasar dan 9,4 juta siswa SMP untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012.

"Dana BOS tahun depan naik rata-rata 40 persen. Dengan demikian ke depan tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan untuk kepentingan operasional sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada sosialisasi BOS 2012 di Jakarta, Selasa (13/12) malam.

Untuk memperlancar proses pencairan, katanya, mekanisme penyaluran dana BOS 2012 mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun 2011.

Dana BOS pada 2012 akan ditransfer dari kas umum negara ke kas umum provinsi, lalu dari kas umum provinsi akan ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk hibah. Dana hibah tersebut diberikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Penyaluran BOS 2012 ke sekolah akan disalurkan tiga bulan sekali. "Saat ini sedang diidentifikasi sekolah-
sekolah yang berada di daerah sulit. Untuk daerah seperti ini penyaluran dana BOS akan dilakukan enam bulan sekali," kata Mendikbud.

Kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri atas dinas pendidikan seluruh
Indonesia, ia mengatakan BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan manfaat.

Nuh menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 juga telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyaluran dana BOS bagi sembilan juta siswa SMA/SMK pada tahun 2012. Dana BOS bagi siswa SMA/SMK memang akan mulai dirintis oleh Kemdikbud pada 2012.

Program ini sebagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dengan nominal sebesar Rp 120 ribu per tahun untuk setiap siswa. "Ini murni dana BOS, bukan beasiswa miskin. Untuk siswa miskin sudah ada dalam beasiswa miskin" kata Nuh.

Mendikbud mengakui, dana BOS tersebut belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. BOS untuk siswa SMA/SMK ini baru merupakan sebuah rintisan untuk membangun sistem yang baik sebelum dana tersebut dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar.

Perubahan DAK
Mengenai DAK, Mendikbud menyatakan ada perubahan signifikan, yakni DAK khusus 2012 tidak lagi memerlukan persetujuan DPR untuk pembuatan petunjuk teknisnya dan untuk mendapatkan DAK tidak perlu tender. Namun DAK tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sekolah yang rusak berat yang terdapat di kabupaten.

"Alokasi DAK 2012 sebesar Rp10,0413 triliun dengan rincian SD/SLB sebesar Rp8,03304 triliun untuk SMP sebesar Rp2,00826 triliun," kata Mendikbud.

Untuk 'block grant' rehabilitasi ruang belajar tahun anggaran 2011 dan 2012 di wilayah geografis sulit, daerah perbatasan atau rawan konflik dilaksanakan kerja sama dengan TNI.

Sementara Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Suyanto pada sosialisasi program BOS mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar. "Untuk penyaluran BOS 2012 pada minggu kedua bulan Januari diharapkan sudah bisa diterima daerah," tuturnya.

Suyanto mengatakan, dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus dan rehabilitasi sekolah merupakan program besar yang telah dijalankan bertahun-tahun, karena ada berbagai perubahan dan perbaikan mekanisme maka perlu sesegera mungkin disosialisasikan.

Sebagai contoh, sepertinya adanya perubahan pada petunjuk teknis program BOS tahun 2012. Mendikbud menegaskan kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri dinas pendidikan seluruh Indonesia bahwa BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat tepat sasaran dan manfaat.

Baca Selengkapnya...

Bambang Soesatyo: Miranda Bohongi Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menuding Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom, melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya tidak mengenal Istri Mantan Wakapolri, Adang Daradjatun, yang diduga terlibat dalam dugaan suap kepada sejumlah anggota DPR. Tudingan itu berdasar pernyataan Adang dengan mengungkap tiga foto yang menggambarkan Nunun bersama Miranda.

Tak hanya itu, Adang juga menyodorkan rekaman pembicaraan antara Nunun dengan Miranda. Deputi senior BI itu diduga memotivasi Nunun untuk melakukan penyuapan kepada anggota DPR. "Ini membuktikan bahwa Miranda berperan," jelas Bambang.

Politisi Golkar ini menyatakan yang memiliki motif jelas Miranda. Seharusnya KPK menangkap Miranda, bukan Nunun. Dengan tertangkapnya Nunun, maka KPK diharapkan semakin mampu membuka kasus ini dengan benar, bukan hanya mengorbankan satu orang kemudian mengabaikan lainnya.

Dia juga menghimbau agar KPK hati-hati dalam mengungkap kasus ini. Permasalahannya adalah suap, bukan sekedar gratifikasi. Karena, menurut Bambang, jika dikatakan gratifikasi, maka yang ditindak hanyalah yang menerima. Sedangkan yang memberi belum tentu.

Baca Selengkapnya...

Inikah Penyidik KPK yang Sukses Rebut Hati Angelina Sondakh?

TRIBUNNEWS.COM, 

JAKARTA - Di tengah Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh hari Jumat (9/12/2011)i, KPK dikejutkan dengan isu miring penyidiknya yang bernama BS telah menjalin asmara dengan politisi cantik dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Namun, hangatnya pemberitaan bukan karena kecantikannya, melainkan Angelina juga menjadi pihak yang tengah berperkara dalam kasus Wisma Atlet di KPK. Namun, hal itu langsung dibantah KPK dan dinyatakan BS tidak menangani kasus Wisma Atlet tersebut.

Pihak KPK sendiri saat ini tengah mendalami sejauhmana hubungan antara Brotoseno dengan terperiksa Angelina.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika benar adanya hubungan di antara keduanya, ia memastikan tak akan mempengaruhi penyidikan kasus Wisma Atlet. "Saya kra tidak akan mempengaruhi penyidik lain," ujar Johan.

Berdasarkan yang informasi yang dikumpulkan Tribunnews.com, BS adalah alumnus Akademi Kepolisian Angkatan 1999 dan kini berpangkat Komisaris Polisi.

Sebuah foto yang diperoleh Tribunnews.com dari akun facebooknya, menunjukkan kegagahan BR dengan berbalut seragam kepolisian. Belum lama ini, ia juga berulang tahun pada 11 Oktober lalu.

.

Baca Selengkapnya...

Marah karena Difoto, Gajah Jantan Tanduk Turis Australia Hingga Tewas

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA KINABALU - Jenna O'Grady Donley, seorang turis wanita Australia ditanduk hingga mati oleh gajah jantan di Sabah Tabin Wildlife Reserve, Malaysia. Diduga, sang gajah kaget dan marah karena turis itu memotretnya.

"Sang gajah tampaknya terkejut oleh suara rana kamera dan flash," kata seorang sumber. Kejadian berlangsung Raby pukul 06.30. 

Saksi mata menyatakan bahwa wanita 26 tahun itu tidak bisa melarikan diri ketika gajah tiba-tiba menjadi liar dan mengamuk. Teman wanita dan pemandu wisatanya berhasil lolos dari serangan satwa yang dibiarkan liar pada lahan seluas 123 ribu hektare itu. 

Direktur State Wildlife Department, Dr Laurentius Ambu mengatakan sekelompok wanita dan membimbing mereka telah pergi ke sebuah kawah lumpur di dekatnya dan memutuskan untuk mengambil jejak satwa liar dalam perjalanan mereka kembali ke resor. Di tengah jalan, mereka bertemu gajah dan memotretnya. Saat itulah, kedajian tak diinginkan itu terjadi.

Baca Selengkapnya...

Yuddy: Presiden Jangan Pandang Bakar Diri di Depan Istana Itu Perkara Remeh

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengharapkan, pemerintah tidak memandang aksi seorang yang membakar diri di depan Istana Negara sebagai hal yang remeh. "Pemerintah, khususnya Presiden jangan memandang remeh peristiwa ini. Itu cara rakyat melontarkan kritik yang keras," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, aksi bakar diri di depan Istana Negara sebagai refleksi frustrasi rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan rakyat. "Aksi itu juga menunjukkan kekesalan orang kecil kepada aparat negara yang dianggap tidak berpihak pada penderitaan rakyat dan Kepala Negara dianggap menjadi representasi itu," katanya.

Dalam keyakinan kalangan tertentu, kata dia, membakar diri adalah peristiwa sakramen atau lazim disebut sacrifice yang berarti sebuah pengorbanan tertinggi menyerahkan nyawa sebagai tumbal terjadinya perubahan yang lebih baik untuk menyelamatkan orang banyak. "Walaupun hanya dilakukan satu orang, aksi membakar diri di depan Istana Negara mengundang simpati khalayak luas dan menumbuhkan solidaritas yang dapat kian membesar," katanya.

Oleh karena itu, kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu, pemerintah, khususnya Presiden, tidak boleh memandang remeh peristiwa itu.

Sebelumnya, seorang pria yang tidak dikenal membakar diri di depan Istana Merdeka sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/12) sekitar pukul 17.30 WIB.

Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif dengan kondisi luka serius pada sekujur tubuhnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Tindakan bakar diri tersebut, mengundang solidaritas dari kelompok mahasiswa dengan menggelar aksi di depan RSCM, Jakarta Pusat.

Sejumlah mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Satya Negara Indonesia, Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Islam Jakarta (UIJ) menggelar aksi pada Rabu pukul 22.00 WIB. Para mahasiswa yang menggelar aksi solidaritas menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan bakar diri tersebut dan menduga terkait dengan kondisi ekonomi korban.

Sementara itu, Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro) Jakarta Pusat menduga aksi seorang pria yang membakar diri di depan Istana Presiden, tidak terkait dengan unjuk rasa. "Aksi bakar diri tidak ada hubungannya dengan unjuk rasa, karena massa pengunjuk rasa sudah membubarkan diri," kata Kepala Polrestro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi AR Yoyol.

Hal itu karena peristiwa pria yang membakar diri terjadi sekitar pukul 17.30 WIB, sedangkan massa yang berunjuk rasa membubarkan diri pada pukul 16.00 WIB.

Baca Selengkapnya...

Kasus Korupsi : Uang 2 Kantong Plastik Diantar ke Rumah Dinas Mantan WaliKota Pematang Siantar

 

Medan, (beritasumut.com)

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2007 senilai Rp10,51 miliar, dengan terdakwa mantan Walikota Pematang Siantar RE Siahaan di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (06/12/2011), menghadirkan empat orang saksi.

Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan Erwin Simanjutak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemeliharaan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pematang Siantar, Marihot Situmorang, mantan Asisten III Pemko Pematang Siantar, Muhammad Akhir Harahap, mantan Asisten II Pemko Pematang Aiantar, dan Kristina Sidauruk, staf Organisasi Tata Laksana Pemko Pematang Siantar.

Dalam kesaksiannya, Erwin mengaku mengantarkan dua kantong plastik berisi uang ke Rumah Dinas Walikota yang diterima oleh istri terdakwa. Dua kantong plastik berisi uang tersebut ia antarkan bersama Rudi Lumbangaol, honorer di Dinas PU.

"Satu kantong saya bawa, satu kantong lagi dibawa Rudi Lumbangaol. Uang itu kami letakkan di atas meja, lalu saya bilang ke Ibu Walikota, Bu, ini uang yang dibilang Pak Walikota," tutur saksi.

Dipaparkan saksi, dia diajak Johny Arifin Siahaan, Bendahara Dinas PU, ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar untuk mengambil uang. Setelah uang terdiri dari pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 sebanyak Rp1,2 miliar lebih dikemas dalam dua kantong plastik. Johny yang merupakan abang kandung terdakwa, menyuruhnya mengantarkan uang tersebut ke Rumah Dinas Walikota.

"Sebelum saya antarkan ke Rumah Dinas, saya telepon Pak Walikota memberitahukan uang dari Pak Johny Siahaan sudah ada. Lalu, Pak Walikota bilang, saya masih di luar, antarlah ke Rumah Dinas di sana ada Ibu," ungkap saksi.

Tak hanya itu, saksi juga mengakui menerima komisi 40 persen dari Rp4,9 miliar anggaran pemeliharaan drainase dan gorong-gorong. Anggaran tersebut diterimanya dari Bendahara Dinas PU Johny Arifin Siahaan secara bertahap dalam empat triwulan, yakni Rp495 juta per triwulan.

"Dana yang kami terima itu masih dipotong lagi oleh Bendahara. Triwulan I dipotong Rp30 juta, triwulan II dipotong Rp20 juta, triwulan III dan IV dipotong masing-masing Rp10 juta,” jelasnya.

Saksi juga mengakui menandatangani kontrak fiktif rekanan dan membuat pertanggungjawaban dengan realisasi dana 100% sesuai Petunjuk Operasional (PO). Menurut dia, para rekanan hanya menandatangani kontrak sedangkan yang mengerjakan proyek pemeliharaan drainase di 174 titik tersebut adalah pihak PU sendiri. Rekanan tidak mau mengerjakannya karena anggarannya tidak memadai.

"Istilahnya pinjam perusahaan sehingga yang dibayar hanya jasa perusahaan sebesar 2%,” katanya seraya menambahkan secara kuantitas seluruh proyek pemeliharaan drainase yang tersebar di 174 titik tersebut terpenuhi, namun secara kualitas tidak terpenuhi.

"Secara kualitas tidak mungkin sesuai bestek karena anggarannya minim. Misalnya, campuran semennya dikurangi dari spek," tambahnya.

Sementara, saksi Marihot Situmorang mengaku, pada September 2007, ia dan Jannes Lumbangaol, Sekda Pematang Siantar, disuruh terdakwa mengantarkan uang sebanyak Rp700 juta kepada Maruli Silitonga, Mangatas Silalahi dan Muktar Tarigan. Uang yang diterimanya dari Johny Arifin Siahaan, Bendahara Dinas PU tersebut, kemudian diantarkan ke daerah Karangsari dan diterima Maruli Silitonga.

"Saat itu hubungan antara anggota DPRD (Pematang Siantar) dengan Walikota memang kurang harmonis,” ujar saksi.

Saksi dalam keterangannya juga mengaku terdakwa menyuruhnya dan Lintong Siagian, Asisten I Pemko Pematang Siantar, untuk memasukkan uang ke dalam amplop masing-masing sebanyak Rp30 juta. Amplop berisi uang tersebut kemudian mereka bagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Pematang Siantar yang diundang hadir ke Pendopo Rumah Dinas Walikota, diantaranya RTP Sihotang dan Yusuf Siregar.

"Besoknya ada empat anggota dewan lagi. Total anggota dewan yang menerima uang tersebut sekitar 14-15 orang," katanya.

Saksi mengatakan, uang yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan tersebut merupakan sebagian dari Rp1,5 miliar yang diambil dari Rp5,4 miliar anggaran bantuan sosial (Bansos) di Perubahan APBD Pematang Siantar 2007. Sebagai pertanggungjawaban kepada Rispani, Kabag Sosial, ia bersama Asisten I dan II menandatangani kwitansi. “Karena kebodohan saya, saya menandatangani kwitansi itu,” ujarnya.

Untuk mengembalikan uang bantuan sosial Rp1,5 miliar tersebut, lanjutnya, terdakwa menyuruh dia, Asisten I dan II untuk memintanya dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bentuk partisipasi. "Dana yang terkumpul dari SKPD hanya sekitar Rp700 juta dan uang itu langsung saya serahkan kepada Rispani," katanya. (BS-021)

Baca Selengkapnya...